Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan

Kompas.com - 23/04/2020, 17:46 WIB
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TOTO SIHONOIlustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JAKARTA, KOMPAS.com- Jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2 juta orang.

Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini.

Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan.

"Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam siaran pers, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Musim PHK, Perusahaan Ini Justru Akan Rekrut 50.000 Pekerja

Terkait hal itu Ida meminta para pengusaha mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang telah menjalani masa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan saat masa pandemi virus corona (Covid-19) sudah berakhir nantinya. 

"Jangan lupa, kalau bisnis sudah jalan lagi, sudah ada rezeki, anak-anak yang di PHK harus jadi prioritas dipanggil lagi. Kan sudah saling kenal. Tidak usah men-training lagi. Sudah seperti keluarga saja selama ini," katanya.

Dia juga mewanti-wanti dunia usaha agar keputusan PHK menjadi pilihan terakhir selama masa pagebluk ini. Dan tetap mengupayakan agar para pekerja/buruh tetap bekerja meski tak mendapat upah penuh.

"PHK itu langkah pamungkas, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. Tapi kalau masih mungkin meniadakan lembur, mengurangi shift dan jam kerja, merumahkan bergilir dengan separo gaji,  ya dicoba dululah langkah itu," ujarnya.

Selain itu, dia berpendapat perlunya juga aktivitas perekonomian tetap berjalan. Sebab, jika perekonomian terhenti maka negara tidak punya pemasukan untuk membiayai program bantuan sosial. Namun tentu beroperasinya sesuai protokol kesehatan di tempat kerja.

"Kami tetap awasi standar K3-nya dengan ketat sekali. Salus populi supreme lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Ini saya ingatkan lagi, ya," katanya.

Baca juga: Pembayaran PPh 21 untuk Pensiun Naik, Sri Mulyani: Indikasi Peningkatan PHK
 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Earn Smart
Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Whats New
Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Sah, Sri Mulyani Resmi Bebaskan Pajak PPnBM Mobil Baru

Sah, Sri Mulyani Resmi Bebaskan Pajak PPnBM Mobil Baru

Whats New
Intip Kekayaan Anak dan Mantu Jokowi yang Resmi Jadi Wali Kota

Intip Kekayaan Anak dan Mantu Jokowi yang Resmi Jadi Wali Kota

Whats New
Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Whats New
Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

Whats New
Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Whats New
Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X