Kebijakan Edhy Prabowo Selama Corona: Potong Anggaran hingga Izinkan Ekspor Kepiting Bertelur

Kompas.com - 24/04/2020, 12:37 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan sejumlah langkah untuk antisipasi pelemahan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan sekaligus membantu menanggulangi penyebaran virus.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya telah memberikan beragam bantuan kepada para nelayan dan pembudidaya untuk membantu ekonomi masyarakat kelautan.

Bantuan yang diberikan bermacam-macam. Baru-baru ini, pihaknya juga menyerahkan bantuan ke DKI Jakarta dan nantinya ke 47 wilayah di 32 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Usul Hapus Kemendag dan Kemenperin untuk Berantas Mafia Impor

Distribusi ke 47 wilayah dilakukan oleh Unit Pelaksana Tugas Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT-BKIPM).

Adapun pemberian bantuan ke DKI Jakarta sebesar 10 ton dilakukan pada Rabu lalu, (22/4/2020).

"Pemda DKI kami serahkan 10 ton langsung kepada Pak Wakil Gubernur, Pak Riza. Jadi berupa ikan, ikan segar, dan ikan-ikan olahan dalam rangka ikut berpartisipasi melawan Covid-19," kata Edhy dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Ekspor kepiting bertelur

Dalam konferensi, Edhy menyatakan akan memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha untuk mengekspor kepiting bertelur selama 3 bulan ke depan.

Dalam kondisi normal, ekspor kepiting bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor diperbolehkan dalam bulan-bulan tertentu, dari tanggal 15 Desember hingga 5 Februari.

Namun akibat wabah virus corona (Covid-19) permintaan dari negara tujuan ekspor kepiting bertelur seperti China dan Hong Kong terhenti pada bulan Desember - Februari.

"Termasuk juga kita memberikan dispensasi pada ekspor kepiting bertelur. Para pelaku usaha minta dispensasi selama 3 bulan ke depan dan langsung kami berikan," kata Edhy.

Edhy mengaku banyak permintaan dari China sejak dispensasi diberikan. Dia menyatakan, hal ini merupakan peluang besar bagi RI untuk meningkatkan ekspor.

"Italia ternyata permintaannya (ekspor hasil laut) meningkat. China yang kita pikir akan me-lockdown ternyata China dengan masukan dari pengusaha, ada permintaan yang sangat tinggi dengan kepiting bertelur yang sudah kita beri dispensasi. Saya pikir peluang besar," ungkap Edhy.

Sebagai informasi, ekspor kepiting bertelur diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 beleid menyebutkan, penangkapan maupun pengeluaran kepiting (Scylla spp.) dengan harmonize system code 0306.24.10.00 dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan tersebut antara lain, penangkapan atau pengeluaran dapat dilakukan pada tanggal 15 Desember sampai 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.

Penangkapan dan pengeluaran dapat dilakukan pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.

Artinya, kepiting bertelur baik hasil tangkapan maupun hasil budidaya dalam periode ini tidak boleh ditangkap maupun dikeluarkan.

Pasal 5 menyebut, ketentuan tersebut dikecualikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Sementara dalam pasal 7 ayat (3), bagi yang mengeluarkan lobster, kepiting, dan rajungan dengan kondisi yang tak sesuai bisa dikenakan sanksi.

Menteri Edhy sendiri beberapa kali menuturkan akan mengubah beragam peraturan menteri sebelumnya, termasuk Permen 56 Tahun 2016 di atas.

"Ini kan sudah dijalankan Ibu Susi tapi ada beberapa yang masih buntu. Ini kita buka, yang baik kita akan teruskan. Salah satu yang buntu itu ya seperti komunikasi dengan nelayan. Nelayan protes dianggap dibiayai. Contoh-contoh itulah kita enggak bisa buka semuanya," ujar Edhy beberapa waktu lalu.

Baca juga: Maling Ikan Kian Marak Saat Covid-19, Langkah Edhy dan Respons Susi

Mudahkan kapal pengangkut ikan

KKP juga memberikan dispensasi tonase kapal angkut untuk mengangkut ikan dari Indonesia Timur sehingga industri pengolahan tetap berjalan.

Mulanya dalam Peraturan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2016 kapal yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan hidup dibatasi paling besar 300 GT (dari hasil penangkapan ikan) dan 500 GT (dari hasil budidaya).

"Dalam Permen sedang kita ubah tapi belum muncul permennya. Jadi saya berikan dispensasi karena untuk memudahkan industri pengolahan ikan di Indonesia tetap bergerak," ujar Edhy.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Rilis
Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Whats New
 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X