Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

Kompas.com - 25/04/2020, 10:32 WIB
Belva Devara CEO Ruangguru Belva DevaraBelva Devara CEO Ruangguru

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Ruangguru di program pelatihan Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik. Polemik Ruangguru tersebut akhirnya mendorong CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Tak cuma mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura. Karena perusahaan asing, Ruangguru dinilai tak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut.

Selain Ruangguru lewat platform Skill Academy, ada tujuh perusahaan lain yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi penyelenggara program Kartu Prakerja untuk tahun ini, yaitu Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.

Co-Founder dan Chief Product Officer (CPO) Ruangguru, Iman Usman, ikut buka suara terkait keterlibatan PT Ruang Raya Indonesia di Kartu Pekerja. Pria asal Padang ini bicara panjang lebar soal aliran kucuran dana untuk perusahaan-perusahaan mitra pemerintah di Kartu Prakerja.

Baca juga: Eks Stafsus Milenial Belva Devara Punya Kekayaan di Atas Rp 1 Triliun

"Apakah Ruangguru dapat kucuran Rp 5,6 triliun dari program Prakerja? Saya enggak ngerti kenapa bisa muncul kesimpulan semacam ini," tegas Iman dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (25/4/2020).

"Tidak ada satu pun dari platform mitra resmi Prakerja (termasuk Skill Academy) yang mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah," kata dia lagi.

Iman menjelaskan, skema aliran dana dari Kartu Prakerja sepenuhnya tergantung dari peserta yang dinyatakan lolos dan berhak menerima bantuan uang untuk pelatihan dan insenti, bukan ditentukan oleh pemerintah maupun perusahaan mitra pelatihan.

"Loh? Kok begitu? Ingat, skema Kartu Prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Kredit pelatihan ini bisa digunakan penuh (sesuai nilai maksimal), juga bisa tidak," ungkap pendiri Ruangguru ini.

Baca juga: Belva Devara: Ruangguru Pte Ltd Singapura Punya Saya Juga

Artinya, lanjut Iman, jika digunakan pun, peserta harus memilih kelas dari ratusan lembaga pelatihan (saat ini ada lebih dari 192 lembaga pelatihan) yang menawarkan ribuan kelas bersama tujuhu platform lainnya.

"Skill Academy hanyalah salah satu dari ratusan lembaga ini. Bahkan, menurut pemerintah, jumlahnya juga akan bertambah terus. Karena ini baru permulaan. Salah banget kalau ada narasi yang bilang ini duitnya lari ke kantong Ruangguru," ujar Iman.

"Yang akhirnya menentukan berapa anggaran yang dikeluarkan, mau digunakan untuk kelas apa, di platform mana, itu adalah enggak penuh peserta Kartu Prakerja. Bukan pemerintah yang mengatur," ungkap dia.

Dituturkan Iman, pemilihan jenis pelatihan dan penyedia pelatihan sepenuhnya mutlak di tangan peserta yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan pelatihan.

Baca juga: Bantah Ruangguru Milik Singapura, Belva Devara: Semuanya Punya Saya!

"Kalau enggak suka dengan suatu produk bisa saja enggak pakai produknya, dan lembaga platfom tersebut tidak mendapatkan apa-apa," kata Iman.

Klarifikasi pemerintah

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan bahwa pemilihan perusahaan penyelenggara pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap menyediakan pelatihan.

 

"Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun, kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal," jelas Panji dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (22/4/2020).

Diungkapkan Panji, saat nota kesepahaman tanggal 20 Maret lalu, delapan mitra tersebut sudah menyatakan kesanggupan untuk menjadi penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja.

Baca juga: Cara Mencairkan Saldo Bantuan Kartu Prakerja untuk Bayar Pelatihan

"Sampai sekarang kami masih terbuka mengembangkan kerja sama bagi platform yang sanggup. Delapan yang ada terus dievaluasi berbasis pelayanan peserta dan kewajiban sesuai Permenko. Saat itu diskusi dipimpin oleh Kemenko dan KSP. Manajemen Pelaksana baru dibentuk Maret 17," ujar dia.

Menurut Panji, pemerintah terbuka bagi perusahaan lain yang memiliki kompetensi sebagai penyelenggara pelatihan untuk program Kartu Prakerja.

"Jika ada platform digital yang ingin berkerja sama, kami terbuka untuk eksplorasi. Sudah ada 3 yang sedang penjajakan. Pengembangan kemitraan masih berlangsung sampai dengan sekarang, karena kami akan menambah platform digital ke depannya," tutur dia.

"Berdasarkan Perpres 36/2020 desain distribusi program ini memang dengan jalur digital. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemnaker) dan Pijar (Telkom) yang plat merah," kata dia lagi.

 

Dalam program Kartu Prakerja 2020, pemerintah memberikan biaya sebesar Rp 3.550.000 untuk membayar biaya pelatihan (kursus) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet).

Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk insentif, terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2.400.000).

Baca juga: Co-Founder Ruangguru Bantah Perusahaannya Disebut Titipan di Kartu Prakerja

Lalu, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Jika telah menerima dana tersebut di rekeningnya, maka peserta Kartu Pekerja bisa memilih pelatihan atau kursus yang disediakan secara online. Ada delapan mitra yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pelatihan Kartu Pekerja di Prakerja.go.id.

 

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 

Sampai hari ini, masih banyak simpang siur tentang keterlibatan Ruangguru dalam program Prakerja. Berikut penjelasan saya. Buat teman-teman yg mungkin masih mengkritisi kelayakan @ruangguru sbg mitra prakerja, boleh loh cek seluruh platform dan lembaga pelatihan yg terlibat. Bandingkan satu persatu. Kalo memang kita tidak layak - dibandingkan platform yg lainnya - bisa sampaikan masukan ke kami dr sisi produk & konten agar kita juga bisa memperbaiki diri. Your inputs are very valuable for our growth! >90% kelas-kelas yang ada di Skill Academy saat ini sudah ada sebelum Kartu Prakerja dikeluarkan. Model bisnisnya adalah 'paid classes' dan harganya jg sesuai dgn market rate. Dengan model tsb, sudah banyak sekali yg ikut dan juga puas dengan layanannya. Bahkan untuk konteks COVID ini, kami turunkan lagi juga harga - hampir di semua kelas. Jadi salah besar kalau dianggap kami 'memanfaatkan situasi'. Karena ga ada peraturan yang dilanggar, kami dari @ruangguru merasa tidak ada keperluan untuk mundur dari program Kartu Prakerja. Toh, ini bebas dan terbuka. Kalo masih ga jelas, ada baiknya juga tonton video wawancara Direktur PMO Kartu Prakerja dengan Kompas TV yang saya cantumkan di post ini. Supaya jelas dan nggak bikin teori konspirasi sendiri. Kalo masih ga percaya juga, boleh loh coba tanyain ke 7 platform lain (karena bukan cm Skill Academy yg terlibat) mengenai kebenarannya. Saya rasa klarifikasi dari Belva, saya, ataupun @ruangguru sudah cukup jelas. Kalo masih ada pertanyaan, saya rasa sudah jadi koridornya pemerintah untuk menjawab. Titip bantu share ya, supaya lebih banyak lagi yang paham. Terima kasih.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Iman Usman (@imanusman) pada 21 Apr 2020 jam 11:55 PDT

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X