Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja, untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT?

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira.

Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja. Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.

Baca juga: Bantah Ruangguru Milik Singapura, Belva Devara: Semuanya Punya Saya!

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.

Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok.

Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harap dia.

Baca juga: Co-Founder Ruangguru Bantah Perusahaannya Disebut Titipan di Kartu Prakerja

Menurut Anggawira, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan," ucap dia.

Jadi BLT terdampak corona

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan online.