Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja, untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT?

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," kata Bhima dikutip dari Kontan.

Selain itu menurut dia, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama tiga hingga bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya.

"Saya berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya," tambah Bhima.

KPPU turun tangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam pemilihan platform digital yang memberikan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

“Kita coba menganalisis sejauh mana pelaksanaan Kartu Prakerja tidak menimbulkan persaingan (usaha tidak sehat) yang jadi wilayah KPPU,” ujar Direktur Advokasi KPPU Ahmad Hakim Pasaribu.

Baca juga: KPPU Selidiki Dugaan Pelanggaran dalam Penunjukan 8 Mitra Kartu Prakerja

Hakim menyampaikan, KPPU akan mengirimkan surat ke pemerintah dan manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja terkait mekanisme pemilihan kedelapan platform tersebut.

“Bagaimana mekanisme penunjukan 8 platform tersebut. Jangan sampai penunjukan ini tidak jelas mekanismenya," ujar Hakim.

"Seharusnya prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan harus dikedepankan untuk memberi ruang partisipasi publik untuk memberi jasa yang sama," imbuh dia.

Sementara itu, Komisioner KPPU Guntur Saragih menambahkan, pelaksanaan program Kartu Prakerja memakan biaya Rp 5,6 triliun. Atas dasar itu, dia menilai KPPU perlu berperan untuk mengawasi pelaksanaannya.

“KPPU mendorong kegiatan tersebut memegang prinsip pesaingan usaha yang sehat. Nanti kita lihat, misalnya bagaimana (penunjukan) 8 aplikator tersebut, bagaimana mekanismenya, apakah sudah sesuai atau belum,” ucap dia.

Klarifikasi pemerintah

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan bahwa pemilihan perusahaan penyelenggara pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap sebagai pelatihan.

Tugas mitra pelatihan di Kartu Prakerja adalah menyediakan pasar (digital) tempat peserta (konsumen) dan lembaga pelatihan (penyelenggara pelatihan) bertemu. 

"Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun, kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal," jelas Panji dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (22/4/2020).