Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja, untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT?

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru digulirkan sejak 11 April 2020 lalu, program Kartu Prakerja 2020 menuai kontroversi. Dana pelatihan yang cukup besar jadi pemicunya. Apalagi, pelatihan dilakukan yang diberikan diselenggarakkan secara online alias tanpa tatap muka untuk implementasi tahap awal.

Dana APBN yang tersedot untuk Kartu Pekerja mencapai Rp 20 triliun secara keseluruhan untuk alokasi di tahun 2020. Sementara pagu anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja, ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun.

Bagi pendaftar Kartu Pekerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening bank atau dompet digital (e-wallet).

Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per peserta. Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Baca juga: Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Jika telah menerima dana tersebut di rekeningnya, maka peserta Kartu Pekerja bisa memilih pelatihan atau kursus yang disediakan secara online. Untuk dana yang mengendap untuk biaya pelatihan, hanya bisa dipakai untuk membayar pelatihan alias tak bisa dicairkan. Saldo uang pelatihan tersebut juga akan hangus jika tak terpakai untuk pelatihan online selama sebulan.

Di program pelatihan online Kartu Prakerja, terdapat 8 mitra pelatihan yang ditunjuk pemerintah antara lain Tokopedia, Ruangguru, Pintaria, Bukalapak, Sisnaker, MauBelajarApa, Pijar, dan SekolahMu.

Oleh sejumlah kalangan, polemik dana pelatihan online Kartu Prakerja belakangan dikaitkan dengan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara. Belva Devara sendiri akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Menelusuri Pemilik Saham Ruangguru Pte Ltd Singapura yang Diklaim Milik Belva

Dana pelatihan diusulkan dialihkan untuk bantuan sembako

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.

Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira.

Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja. Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.

Baca juga: Bantah Ruangguru Milik Singapura, Belva Devara: Semuanya Punya Saya!

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.

Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok.

Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harap dia.

Baca juga: Co-Founder Ruangguru Bantah Perusahaannya Disebut Titipan di Kartu Prakerja

Menurut Anggawira, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan," ucap dia.

Jadi BLT terdampak corona

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan online.

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," kata Bhima dikutip dari Kontan.

Selain itu menurut dia, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama tiga hingga bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya.

"Saya berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya," tambah Bhima.

KPPU turun tangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam pemilihan platform digital yang memberikan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

“Kita coba menganalisis sejauh mana pelaksanaan Kartu Prakerja tidak menimbulkan persaingan (usaha tidak sehat) yang jadi wilayah KPPU,” ujar Direktur Advokasi KPPU Ahmad Hakim Pasaribu.

Baca juga: KPPU Selidiki Dugaan Pelanggaran dalam Penunjukan 8 Mitra Kartu Prakerja

Hakim menyampaikan, KPPU akan mengirimkan surat ke pemerintah dan manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja terkait mekanisme pemilihan kedelapan platform tersebut.

“Bagaimana mekanisme penunjukan 8 platform tersebut. Jangan sampai penunjukan ini tidak jelas mekanismenya," ujar Hakim.

"Seharusnya prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan harus dikedepankan untuk memberi ruang partisipasi publik untuk memberi jasa yang sama," imbuh dia.

Sementara itu, Komisioner KPPU Guntur Saragih menambahkan, pelaksanaan program Kartu Prakerja memakan biaya Rp 5,6 triliun. Atas dasar itu, dia menilai KPPU perlu berperan untuk mengawasi pelaksanaannya.

“KPPU mendorong kegiatan tersebut memegang prinsip pesaingan usaha yang sehat. Nanti kita lihat, misalnya bagaimana (penunjukan) 8 aplikator tersebut, bagaimana mekanismenya, apakah sudah sesuai atau belum,” ucap dia.

Klarifikasi pemerintah

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan bahwa pemilihan perusahaan penyelenggara pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap sebagai pelatihan.

Tugas mitra pelatihan di Kartu Prakerja adalah menyediakan pasar (digital) tempat peserta (konsumen) dan lembaga pelatihan (penyelenggara pelatihan) bertemu. 

"Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun, kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal," jelas Panji dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (22/4/2020).

Diungkapkan Panji, saat nota kesepahaman tanggal 20 Maret lalu, delapan mitra tersebut sudah menyatakan kesanggupan untuk menjadi penyedia platform digital pelatihan online Kartu Prakerja.

"Sampai sekarang kami masih terbuka mengembangkan kerja sama bagi platform yang sanggup. Delapan yang ada terus dievaluasi berbasis pelayanan peserta dan kewajiban sesuai Permenko. Saat itu diskusi dipimpin oleh Kemenko dan KSP. Manajemen Pelaksana baru dibentuk Maret 17," ujar dia.

Baca juga: Konten Pelatihan Program Kartu Prakerja seperti Konten Gratis di Youtube

Menurut Panji, pemerintah terbuka bagi perusahaan lain yangmemiliki kompetensi sebagai platform penyedia pelatihan untuk program Kartu Prakerja.

"Jika ada platform digital yang ingin berkerja sama, kami terbuka untuk eksplorasi. Sudah ada 3 yang sedang penjajakan. Pengembangan kemitraan masih berlangsung sampai dengan sekarang, karena kami akan menambah platform digital ke depannya," tutur dia.

"Berdasarkan Perpres 36/2020 desain distribusi program ini memang dengan jalur digital. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemnaker) dan Pijar (Telkom) yang plat merah," kata dia lagi.