PSBB hingga Larangan Mudik Direspon Negatif oleh Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan riset mengenai respons publik terhadap sejumlah kebijakan Covid-19 yang digagas pemerintahan Jokowi.

Hasil riset yang diambil dari tanggal 27 Maret - 5 April 2020 menggunakan big data, menjaring percakapan di media sosial (Twitter) tentang individu penjabat dan jajaran pemerintahan dengan menghilangkan buzzer.

Analisis menunjukkan, dari 476.696 perbincangan yang mencakup 397.246 orang di media sosial dalam periode waktu tersebut menghasilkan 32,23 persen sentimen positif dan 67,77 persen sentimen negatif.

Baca juga: Luhut: Hari Pertama Larangan Mudik, Masih Ada yang Kurang

"Sebagian besar memiliki sentimen negatif. Ringkasan sentimen publik dari hari ke hari, dari 27 Maret sampai 5 April masih didominasi sentimen negatif sebesar 68 persen," kata peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana dalam konferensi video, Minggu (26/4/2020).

Dari 8 kebijakan yang dinilai, 6 di antaranya mendapat respons negatif dan 2 lainnya mendapat respons positif.

Lebih rinci, 2 kebijakan yang direspons positif adalah pembebasan tarif listrik untuk kalangan rentan alias tidak mampu mendapat 94 persen respons positif dan pembebasan napi karena kemanusiaan mendapat 54 persen respons positif.

Sedangkan, yang mendapat respons negatif adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena tidak efektif dan pemerintah lepas tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Dari 171.272 perbincangan, 79 persen responden negatif dan 21 persen lainnya positif.

Selanjutnya, ketidaktegasan larangan mudik mendapat respons negatif sebesar 54 persen dari 44.879 perbincangan. Topik perbincangan antara lain ekonomi rentan mudik karena nol pedapatan dan larangan mudik hanya sebatas anjuran.

Ketiga, pengangguran akibat virus corona mendapat respons negatif sebesar 84 persen dari 64.146 perbincangan. Yang menjadi kunci perbincangan adalah PHK sepihak, prakerja untuk korban PHK, dan bantuan sosial untuk PHK.

Keempat, Kartu Prakerja dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini dengan kunci pembicaraan adalah boros anggaran dan adanya konflik kepentingan. Akibatnya Kartu Prakerja mendapat respons negatif sebesar 81 persen dari 38.260 perbicangan.

Dua kebijakan lainnya yang direspons negatif adalah jaring pengamanan sosial yang tidak tepat sasaran sebesar 56 persen dari 17. 781 perbincangan dan aturan khusus penghinaan presiden sebesar 89 persen dari 15.550 perbincangan.