Siap-siap, Pemerintah Akan Pungut PPN Belanja Online

Kompas.com - 27/04/2020, 06:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembeliaan barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli.

Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Baca juga: Potensi Penerimaan Pajak Digital Bisa Sampai Rp 10,4 Triliun

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis.

John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi digital economy.

“Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yang besar dan tidak menimbulkan isu double taxation karena pengenaan pajaknya berdasarkan destination principle,” kata John seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (26/4/2020).

Sebagai gambaran, Kemenkeu mengkaji ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital.

Pertama, sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,06 triliun.

Kedua, game, video, dan musik mencapai Rp 880 miliar.

Ketiga, penjualan film sebesar Rp 7,65 triliun.

Keempat, perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan disain mencapai Rp 1,77 triliun.

Kelima, perangkat lunak telpon genggam sebesar Rp 44,7 triliun.

Keenam, hak siaran atau layanan tv berlangganan senilai Rp 16,49 triliun.

Ketujuh, penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT) sebanyak Rp 17,07 triliun.

Total nilai transaksi barang digital mencapai Rp 104,4 triliun. Angka ini merupakan gambaran para tahun 2017. Setali tiga uang potensi penerimaan PPN mencapai Rp 10,4 triliun dengan menggunakan tariff pajak konsumen sebesar 10 persen yang berlaku saat ini.

Baca juga: Ada Pajak Digital, Pelanggan Netflix dan Spotify akan Kena Biaya Tambahan 10 Persen

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Whats New
Dukung UMK Naik Kelas, PPA Lakukan Hal Ini

Dukung UMK Naik Kelas, PPA Lakukan Hal Ini

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.