Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bisa Hentikan Kerja Sama dengan Platform Digital Kartu Pra Kerja

Kompas.com - 27/04/2020, 20:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemerintah bisa saja memutus kerja sama dengan platform digital mitra Kartu Prakerja.

Sebab, sifat kerja sama antara manajemen pelaksana dan platform digital bisa dievaluasi sewaktu-waktu.

Pembatalan kerja sama bisa dilakukan, jika dalam prosesnya platform digital yang bersangkutan tak lagi memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan pemerintah.

"Sifat kerja sama PMO (Project Management Office) dengan platform digital akan kita evaluasi sewaktu-waktu, apakah tetap memenuhi syarat dan kewajiban, serta dapat memutuskan kerja sama," ujar Panji dalam video conference, Senin (27/4/2020).

Baca juga: 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Bisa Ambil Komisi dari Pemberi Pelatihan

Hingga saat ini terdapat delapan platform digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, yaitu Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Panji pun memaparkan, platform digital tersebut wajib berbadan hukum swasta, BUMN, atau BUMD.

Selanjutnya, memiliki cakupan secara nasional dan sistem teknologi yang mendukung Kartu Prakerja.

"Perusahan penyedia digital harus sudah sediakan pasar digital, di mana beragam penyedia jasa bisa gunakan platform. Kalau platform hanya pelatihan yang diselenggarakan lembaga pelatihan, Anda sendiri lebih tepat sebagai lembaga pelatihan. Kalau satu aplikasi Anda layanan pasar terbuka untuk lembaga pelatihan, bisa dipertimbangkan sebagai platform digital," ujar Panji.

Dia pun menuturkan, pemerintah tak memberikan batasan jumlah mitra dalam Kartu Prakerja. Panji juga menegaskan, tak ada paksaan dan arahan dari pemerintah kepada para calon mitra Kartu Prakerja.

"Semua pihak bebas berkontrak, artinya lembaga pelaltihan bebas pilih paltfrom dan sebaliknya. Tidak ada paksaan, tidak ada arahan dan tidak ada penunjukkan pemerintah. Pemerintah juga bebas berkontrak dengan pihak yang kerja sama dengan kami," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Whats New
Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Whats New
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Whats New
Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Whats New
Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Whats New
Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

BrandzView
Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Whats New
Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

BrandzView
Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Whats New
Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Whats New
Ditanya soal 'Reshuffle', Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Ditanya soal "Reshuffle", Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Whats New
IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi 'Top Gainers' LQ45

IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi "Top Gainers" LQ45

Whats New
Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Spend Smart
Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+