Pemerintah Bisa Hentikan Kerja Sama dengan Platform Digital Kartu Pra Kerja

Kompas.com - 27/04/2020, 20:33 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemerintah bisa saja memutus kerja sama dengan platform digital mitra Kartu Prakerja.

Sebab, sifat kerja sama antara manajemen pelaksana dan platform digital bisa dievaluasi sewaktu-waktu.

Pembatalan kerja sama bisa dilakukan, jika dalam prosesnya platform digital yang bersangkutan tak lagi memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan pemerintah.

"Sifat kerja sama PMO (Project Management Office) dengan platform digital akan kita evaluasi sewaktu-waktu, apakah tetap memenuhi syarat dan kewajiban, serta dapat memutuskan kerja sama," ujar Panji dalam video conference, Senin (27/4/2020).

Baca juga: 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Bisa Ambil Komisi dari Pemberi Pelatihan

Hingga saat ini terdapat delapan platform digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, yaitu Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Panji pun memaparkan, platform digital tersebut wajib berbadan hukum swasta, BUMN, atau BUMD.

Selanjutnya, memiliki cakupan secara nasional dan sistem teknologi yang mendukung Kartu Prakerja.

"Perusahan penyedia digital harus sudah sediakan pasar digital, di mana beragam penyedia jasa bisa gunakan platform. Kalau platform hanya pelatihan yang diselenggarakan lembaga pelatihan, Anda sendiri lebih tepat sebagai lembaga pelatihan. Kalau satu aplikasi Anda layanan pasar terbuka untuk lembaga pelatihan, bisa dipertimbangkan sebagai platform digital," ujar Panji.

Dia pun menuturkan, pemerintah tak memberikan batasan jumlah mitra dalam Kartu Prakerja. Panji juga menegaskan, tak ada paksaan dan arahan dari pemerintah kepada para calon mitra Kartu Prakerja.

"Semua pihak bebas berkontrak, artinya lembaga pelaltihan bebas pilih paltfrom dan sebaliknya. Tidak ada paksaan, tidak ada arahan dan tidak ada penunjukkan pemerintah. Pemerintah juga bebas berkontrak dengan pihak yang kerja sama dengan kami," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Turun Rp 5.000, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Turun Rp 5.000, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Saham Bank Kecil Melonjak Terus Dalam Beberapa Hari Hingga Disuspensi, Ada Apa ?

Saham Bank Kecil Melonjak Terus Dalam Beberapa Hari Hingga Disuspensi, Ada Apa ?

Whats New
Formasi Guru dan Nakes Terbanyak, Ini Tahapan Seleksi CPNS 2021

Formasi Guru dan Nakes Terbanyak, Ini Tahapan Seleksi CPNS 2021

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kriteria Jadikan Teman sebagai Rekan Bisnis | Uang Tak Kenal Teman | Berbisnis dengan Teman Nongkrong

[KURASI KOMPASIANA] Kriteria Jadikan Teman sebagai Rekan Bisnis | Uang Tak Kenal Teman | Berbisnis dengan Teman Nongkrong

Rilis
IHSG Pagi Ini Melaju di Zona Merah, Bagaimana dengan Rupiah ?

IHSG Pagi Ini Melaju di Zona Merah, Bagaimana dengan Rupiah ?

Whats New
Sahamnya Disuspensi Bursa Berhari-hari, Ini Penjelasan FORU

Sahamnya Disuspensi Bursa Berhari-hari, Ini Penjelasan FORU

Whats New
Kabar Gembira, Bank Mandiri Juga Turunkan Bunga Kredit Seluruh Segmen

Kabar Gembira, Bank Mandiri Juga Turunkan Bunga Kredit Seluruh Segmen

Whats New
LRT dan MRT di 5 Kota Segera Dibangun, Bukan dari APBN atau Utang

LRT dan MRT di 5 Kota Segera Dibangun, Bukan dari APBN atau Utang

Whats New
IHSG Masih Bakal Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Masih Bakal Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Kronologi Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak

Sri Mulyani Jelaskan Kronologi Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak

Whats New
Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI

Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI

Whats New
Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Whats New
Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X