Pengusaha Jamu Protes Satgas Lawan Covid-19 DPR Impor Jamu dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha (GP) Jamu keberatan dengan kegiatan importasi yang dilakukan Satgas lawan covid DPR-RI. Pasalnya kegiatan impor ini tidak diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan industri jamu dalam negeri.

Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi menjelaskan satgas DPR-RI impor jamu secara besar-besaran untuk dibagikan ke rumah sakit rujukan corona tanpa koordinasi ke BPOM.

"Saya keberatan dengan hal ini karena Indonesia pun bisa membuat formula yang terkandung di dalam jamu impor tersebut. Itu yang membuat saya keberatan," jelasnya dalam RDPU Virtual, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Eksistensi Jamu Gendong di Tengah Pandemi Corona

Ranny menyatakan, hal tersebut bukan masalah materi, melainkan penghargaan untuk jamu Indonesia.

Ranny mempertanyakan impor jamu dalam jumlah besar tetapi BPOM tidak diajak bicara soal donasi obat sebanyak itu.

Inggrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) menjelaskan, sejauh ini produk jamu memang secara klinis belum diuji untuk corona karena belum ada kesempatan untuk dipakai pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan.

Baca juga: 2 BUMN Pertahanan Sanggup Produksi Ventilator Pasien Virus Corona

"Jadi data-data yang dimiliki saat ini hanya testimoni saja. Tapi sejauh ini kami bersama LIPI, UGM, dan Kalbe Farma berencana melakukan uji klinis beberapa jamu untuk diuji coba dengan Covid-19," kata Inggrid.

Importasi jamu yang dilakukan Satgas DPR-RI ini ada tiga obat yang diimpor.

Salah satu obat yang diberikan ke RS rujukan Covid-19 tidak ada komposisinya sehingga dokter kebingungan apa isi dari obat tersebut.

Adapun dari tiga obat tersebut hanya dua yang memiliki izin edar.

Baca juga: Akibat Virus Corona, UKM Produsen Jamu Diutungkan