Dua Kesalahan Paling Umum Penyebab Gagal Lolos Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dibuka pendaftaran Kartu Prakerja pada 11 April lalu, sudah 8 juta orang yang mendaftar program tersebut. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan ketika penutupan daftar Kartu Prakerja gelombang I pada Kamis (16/4/2020) lalu.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya, mengatakan masih banyak peserta yang gagal ke tahapan seleksi lantaran beberapa kesalahan teknis.

Berikut dua kesalahan paling umum jadi penyebab gagal lolos Kartu Prakerja:

Kesalahan NIK

Seleksi daftar Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini membuat pengisian data NIK (Nomor Induk Kependudukan) harus benar-benar sesuai.

Baca juga: Sudah Ada 8 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja

Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK seperti keliru dalam penulisan nama dan tanggal bisa menyebabkan data tidak bisa terverifikasi oleh sistem.

"Kebanyakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak dapat diverifikasi. Mungkin ada salah ketik nama atau tanggalnya tidak sesuai dengan database. Di masa-masa awal itu terhitung jadi backlog," jelas Panji dalam konferensi video di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Foto selfie

Pastikan foto yang diunggah dalam database Kartu Pekerja kualitasnya cukup jelas agar bisa diverifikasi. Banyak peserta yang mengunggah foto yang tampak kabur. Sebaiknya, foto diambil di tempat yang memiliki pencahayaan bagus.

Selain itu, wajah dalam foto yang diunggah haruslah tampak jelas dan pandangan mata lurus ke depan menghadap kamera dan tidak menyamping.

Baca juga: Indef: Kartu Prakerja Bukan Tidak Dibutuhkan, Tapi Momentumnya Tidak Pas

Sebab, banyak orang yang masih mengunggah foto diri dengan latar yang terlalu gelap atau terlalu terang, tidak lurus, ada bagian wajah yang tertutup hingga memakai kacamata. Hal itu membuat foto diri pendaftar tidak bisa disesuaikan dengan foto diri yang terdapat dalam KTP.

"Seperti terlalu gelap, terlalu terang, atau tidak menghadap lurus. Atau ada penutup muka atau kepala, atau pakai kacamata. Sehingga sistem sulit memverifikasi," tutur Panji.

Sistem seleksi Kartu Prakerja

Panji menjelaskan pemilihan peserta daftar Kartu Prakerja dilakukan berdasarkan pengacakan di sistem Prakerja.go.id.

"Benar-benar acak. Namun yang diacak adalah peserta dengan NIK pendaftar yang juga didata oleh K/L terkait. Jika masih ada ruang di gelombang, maka masyarakat umum bisa juga masuk pengacakan," terang Panji.

Selain itu, agar bisa lolos sebagai peserta Kartu Prakerja 2020, pendaftar harus melewati tahapan tes seleksi yang meliputi tes motivasi dan kemampuan dasar selama lebih kurang 15 menit (cara daftar Kartu Prakerja).

Pendaftar bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni bergabung di gelombang pendaftaran yang sedang dibuka. Jika belum berhasil diterima sebagai peserta pada gelombang pertama, pendaftar dapat bergabung di gelombang selanjutnya.

Baca juga: Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

Menurut Panji, manajemen pelaksana akan mendahulukan usulan penerima manfaat yang didata oleh Kementerian dan Lembaga (K/L).

Kemudian, pihak manajemen pelaksana akan melakukan verifikasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial untuk mendahulukan pihak-pihak yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Setiap minggunya, mulai dari 11 April 2020 sampai minggu keempat November 2020, akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta (gelombang Kartu Prakerja). Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat, dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu.

Bahkan pada gelombang kedua, 1,87 juta peserta itu tidak perlu daftar ulang dari awal. Mereka akan menerima email berisi situs peladen (link) untuk mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja gelombang II, begitupun seterusnya.

Baca juga: Pemerintah Buka-bukaan soal Proses Kerja Sama dengan Ruangguru dkk

Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk keperluan biaya pelatihan dan insentif. Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Sakina Setiawan)