Kemenperin: 14.000 Lebih Perusahaan Masih Beroperasi Selama PSBB

Kompas.com - 28/04/2020, 15:00 WIB
Pemerintah daerah memberlakukan berbagai kebijakan pembatasan. Prasetia Fauzani/Antara Pemerintah daerah memberlakukan berbagai kebijakan pembatasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono menyebut, dari 33.000 industri yang ada, terdapat lebih dari 14.000 industri atau perusahaan yang masih beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Perusahaan tersebut mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Perusahaan yang banyak beroperasional selama PSBB dan telah mengantongi izin rata-rata berada di Pulau Jawa.

Baca juga: Delapan Sektor Usaha Tetap Beroperasi Selama PSBB, Perusahaan Mesti Perhatikan Faktor Ini

"Sampai 26 April, Kemenperin telah mengeluarkan 14.000 izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Provinsi terbanyak di Jabar, Banten, dan Jatim," katanya dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (28/4/2020).

Achmad Sigit menambahkan, 14.000 perusahaan yang masih beroperasional meski adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diyakinkan untuk mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomot 9 Tahun 2020, sesuai protokol kesehatan Covid-19.

"Dalam pelaksanaan PSBB, mensyaratkan adanya izin untuk sektor industri yang berkelanjutan. Kemenperin telah mengambil langkah diantaranya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasi pabrik," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengeluarkan Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Baca juga: Luhut Minta Pemprov Tindak Tegas Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB

Perusahaan wajib memastikan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan virus corona (Covid-19) dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya.

Kemudian, surat edaran ini juga mewajibkan perusahaan industri dan kawasan industri melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu.

Perusahaan memberikan laporan melalui portal SIINas (siinas. kemenperin.go.id) dengan menggunakan akun masing-masing.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X