Ini Kunci Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Covid-19

Kompas.com - 28/04/2020, 20:48 WIB
Ilustrasi penanganan pasien Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi penanganan pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghentian pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia adalah kunci keberhasilan pemulihan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Dharma Pahla Irhamna, mengemukakan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (28/4/2020).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, imbuh Ariyo, sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020.

Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sejumlah pedagang dan pengunjung mencuci tangan di wastafel di Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2020). Manajemen Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) selain memasang 20 unit tempat cuci tangan (wastafel) dan 50 botol besar hand sanitizer di sejumlah titik di lokasi PIOS juga membagikan sekitar 400 botol kecil hand sanitizer kepada para pengunjung pasar tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO Sejumlah pedagang dan pengunjung mencuci tangan di wastafel di Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2020). Manajemen Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) selain memasang 20 unit tempat cuci tangan (wastafel) dan 50 botol besar hand sanitizer di sejumlah titik di lokasi PIOS juga membagikan sekitar 400 botol kecil hand sanitizer kepada para pengunjung pasar tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
Salah satu kebijakan yang tertera di situ adalah adanya dukungan dana insentif sebesar Rp 70,1 triliun dan relaksasi perpajakan bagi sektor dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Selain itu adanya kebijakan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro, serta penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pelaku ekonomi kecil lainnya.

Pemerintah juga melakukan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tepat sasaran

Menurut hemat Ariyo, industri yang menggerakkan sektor riil dan menyerap tenaga kerja yang banyak benar-benar mendapat insentif seperti penurunan pajak dan tidak ada kenaikan cukai.

Sementara itu, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mesti dibebaskan dari kewajiban membayar cicilan utang selama wabah Covid-19 berlangsung.

“Ada keringanan pada nasabah yang sedang berutang ataupun keringanan-keringanan lain dari lembaga keuangan," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.