Pemerintah Diskon 90 Persen Iuran BP Jamsostek, Pengusaha Harus Bayar THR

Kompas.com - 30/04/2020, 20:05 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal memberikan keringanan pembayaran iuran BP Jamsostek kepada perusahaan. 

Hingga saat ini, sudah ada 116.705 perusahaan yang meminta keringanan pembayaran iuran lantaran terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah bakal memberikan potongan iuran sebesar 90 persen selama tiga bulan untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Baca juga: Ini Daftar Tarif Baru Rute Gemuk Penerbangan Domestik Selama PSBB

"Relaksasi yang diberikan pemotongan iuran sebesar 90 persen untuk tiga bulan dan ini bisa diperpanjang tiga bulan lagi terkait Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ujar Airlangga dalam video conference usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (30/4/2020).

Secara lebih rinci Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan untuk peserta penerima upah, iuran JKK yang dibayarkan sebesar 10 persen dari iuran normal. Hal serupa juga berlaku untuk peserta bukan penerima upah, yakni iuran yang dibayarkan sebesar 10 persen dari nilai nominal tertentu penghasilan peserta.

Adapun untuk peserta yang merupakan pekerja sektor konstruksi, besaran iuran yaitu 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayarkan.

Untuk JKM, bagi peserta penerima upah besarannya hanya 10 persen dari iuran normal dan peserta bukan penerima upah sebesar Rp 600.000 setiap bulan.

Baca juga: Terdampak Virus Corona, Boeing Bakal PHK 15.000 Pekerja

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.