Soal Larangan Mudik, Kemenhub Timbang Usul Kemenko Perekonomian

Kompas.com - 30/04/2020, 21:15 WIB
Calon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan masukan ke Kementerian Perhubungan terkait adanya aturan larangan mudik di Lebaran 2020.

Sebab, pelarangan mudik tersebut dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kegiatan perekonomian nasional di berbagai sektor.

“Masukan tersebut pada dasarnya berupa pengaturan pengendalian transportasi pada masa pandemi Covid-19 ini agar dapat mengakomodir kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat sehingga dapat menjaga keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China

Saat ini Kementerian Perhubungan tengah membahas masukan tersebut bersama kementerian lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Diharapkan hasil pembahasan dapat disampaikan dalam waktu dekat dan akan menjadi turunan dari Permenhub 25/2020,” kata Adita.

Sebelumnya, kebijakan larangan mudik Lebaran dinilai bakal menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemerintah Diskon 90 Persen Iuran BP Jamsostek, Pengusaha Harus Bayar THR

Sebab, dengan ditiadakannya mudik, peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak dapat terjadi.

Meski begitu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kebijakan ini sudah seharusnya diterapkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

"Mudik ini biasanya menjadi amunisi bagi pertumbuhan ekonomi mengingat perpindahan mobilitas orang itu akan diikuti oleh pengeluaran atau peningkatan konsumsi rumah tangga," kata Enny dalam sebuah diskusi yang digelar Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Insentif Pajak Diperluas, Apa Dampaknya untuk Anda?



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.