Nilai Diskon Iuran BP Jamsostek Capai Rp 12,36 Triliun

Kompas.com - 30/04/2020, 21:34 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal memberikan diskon 90 persen untuk pembayaran iuran BPJamsostek kepada pengusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai relaksasi BPJamsostek tersebut mencapai Rp 12,36 triliun.

Lebih rinci dia menjelaskan, fasilitas yang diberikan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 2,6 triliun, untuk Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp 1,3 triliun sementara untuk penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) nilainya mencapai Rp 8,74 triliun.

Baca juga: Soal Larangan Mudik, Kemenhub Timbang Usul Kemenko Perekonomian

"Jadi dengan relaksasi BPJamsostek ini melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini jumlahnya sebesar Rp 12,36 triliun," ujar Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (30/4/2020).

Seperti diketahui iuran pemerintah memberikan relaksasi pembayaran iuran BP Jamsostek sebesar 90 persen untuk JKK dan JKM selama tiga bulan.

Rinciannya, iuran JKK untuk peserta penerima upah dibayarkan sebesar 10 persen dari iuran normal. Hal serupa juga berlaku untuk peserta bukan penerima upah, yakni iuran yang dibayarkan sebesar 10 persen dari nilai nominal tertentu penghasilan peserta.

Adapun untuk peserta yang merupakan pekerja sektor konstruksi, besaran iuran yaitu 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayarkan.

Baca juga: Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X