Polemik 500 TKA China, Pengusaha Merasa Miris, Pemerintah Dicap Inferior

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai polemik. Penolakan bahkan datang dari gubernur dan DPRD Sultra. 

Rencananya 500 TKA ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Rencana kedatangan 500 TKA China itu juga membuat beberapa pihak angkat bicara. Ada yang merasa miris dan sedih mendengarnya, ada juga yang justru menilai pemerintah pusat terkesan inferior.

Baca juga: Cara Mendapatkan Token Listrik Gratis PLN untuk Bulan Mei 2020

Miris

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik misalnya, merasa miris mendengar rencana akan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).

Suryani juga merasa heran, sebab bila kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, maka seharusnya cukup dengan beberapa orang yang kompeten dalam bidangnya saja.

Baca juga: Deretan Insentif Pajak, Ada yang Bermanfaat Buat Karyawan

Inferior

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga merasa heran dengan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Rekam Jejak Virtue Dragon, Perusahaan Penampung 500 TKA China