Cara Cek Kelebihan Iuran BPJS Kesehatan yang Terlanjur Dibayar

Kompas.com - 03/05/2020, 12:34 WIB
Logo BPJS Kesehatan Dok. BPJS KesehatanLogo BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan resmi menurunkan kembali iuran premi bulanan per 1 Mei 2020. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Artinya, besaran iuran BPJS Kesehatan 2020 yang dibayarkan oleh peserta kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan atau berlaku tarif semula.

Bagi peserta yang sudah membayar iuran pada bulan April 2020 dengan besaran iuran lama, maka tagihan pada Mei 2020 akan otomatis disesuaikan dengan tagihan bulan sebelumnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Turun, Ini Rinciannya

Sementara itu, iuran Januari-Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019, yang artinya sesuai dengan tagihan yang sempat dinaikan 100 persen.

Lalu, bagaimana cara mengecek iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayar?

Mengutip keterangan resmi BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran iuran pada bulan April 2020 bisa dilihat di aplikasi mobile JKN.

"Sahabat, kelebihan iuran bulan April 2020 sudah bisa dicek di Mobile JKN untuk selisih saldonya.Kalian tinggal buka menu "Premi" yaa, nanti akan terlihat sisa saldo kalian," tulis BPJS Kesehatan dalam pemberitahuannya seperti dikutip pada Minggu (3/5/2020).

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000 ( daftar iuran BPJS Kesehatan 2020).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Bagaimana yang Sudah Telanjur Bayar?

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Whats New
Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Whats New
Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Whats New
[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

Whats New
Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Whats New
Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Whats New
ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

Earn Smart
Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Whats New
BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

Work Smart
Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Rilis
Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X