Kompas.com - 03/05/2020, 13:52 WIB
Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan beras gratis dengan ATM Pertanian Sikomandan di Kodim 0508/Depok, Jawa Barat, Minggu (26/4/2020). Kementerian Pertanian menyediakan ATM beras gratis di sejumlah Kodim di wilayah Jabodetabek berkapasitas 1,5 ton beras per harinya untuk 1.000 warga sebagai upaya membantu masyarakat yang terkena terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah warga mengantre untuk mendapatkan beras gratis dengan ATM Pertanian Sikomandan di Kodim 0508/Depok, Jawa Barat, Minggu (26/4/2020). Kementerian Pertanian menyediakan ATM beras gratis di sejumlah Kodim di wilayah Jabodetabek berkapasitas 1,5 ton beras per harinya untuk 1.000 warga sebagai upaya membantu masyarakat yang terkena terdampak COVID-19.

KOMPAS.com – Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kadarmanto menanggapi pernyataan presiden yang menyebut adanya minus produksi beras di tujuh provinsi.

Dia menerangkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat.

Misalnya, katanya, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cenderung meningkat. Untuk itu, bila terjadi defisit, hal tersebut masih dalam posisi wajar.

"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Dia juga menjelaskan, BPS hanya menghitung surplus dan defisit produksi saja. Caranya adalah total produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan.

Baca juga: Bekerja Sama dengan Swasta, Kementan Serap Kelebihan Stok Ayam Akibat Dampak Covid-19

Selain itu, data yang disampaikan presiden merupakan data bulanan BPS atau data yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP,” ungkapnya.

Namun demikian, dia juga menyebut data tersebut selalu disampaikan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan.

“Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, Kadarmanto pun menegaskan data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.

Baca juga: Kementan Integrasikan Aplikasi Peta Ekspor ke Pasar Digital Global

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.