Penyaluran Bansos Covid-19 Perlu Diawasi, Mengapa?

Kompas.com - 04/05/2020, 16:09 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat penegak hukum diminta untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang secara khusus mengawasi penyaluran bantuan sosial terkait penanganan pandemi corona atau Covid-19.

Satgas ini dipandang perlu untuk mencegah penyimpangan bahkan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial terkait virus corona yang nilainya mencapai Rp 110 triliun.

"Ada semacam satgas pengawasan. Terdiri dari Kejaksaan, BPKP yang akan mengawasi bansos," kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril ketika dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Lebih dari Separuh Penduduk RI Tersentuh Bansos, Bagaimana Rinciannya?

Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran ini akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan.

Kemudian, sebanyak Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Oce, satgas ini diperlukan untuk memastikan pengawasan penyaluran dana bansos dapat maksimal. Menurutnya, terdapat banyak perkara terkait penyelewengan dana bansos karena lemahnya pengawasan.

Untuk itu, Oce memandang Kejaksaan Agung dan KPK bekerja sama dengan BPKP dan Inspektorat pemerintah sudah seharusnya membuat prosedur operasional standar untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyaluran dana bansos Covid-19.

Baca juga: Penyaluran Bansos untuk Masyarakat Rentan Miskin Sulit Terealisasi

"Penegak hukum membuat SOP pengawasan dana-dana bansos supaya potensi korupsi itu bisa dicegah lebih awal. Itu bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini misalnya, Kejaksaan dan KPK," ujar Oce.

Dengan Satgas dan SOP pengawasan ini, aparat penegak hukum dapat bekerja maksimal. Ini termasuk menindak tegas para pelaku yang menyelewengkan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat rentan ini.

"Sementara kalau ada temuan dan pelanggaran hukum yang sifatnya menuju pada pelanggaran hukum mereka bisa langsung bertindak," jelas Oce.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Whats New
Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Whats New
Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Whats New
Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Whats New
KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

Whats New
[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

Rilis
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

Rilis
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Whats New
Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Whats New
H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

Rilis
Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Whats New
Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Whats New
BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

Rilis
Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X