KILAS

Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur

Kompas.com - 04/05/2020, 20:17 WIB
PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan melalui kuasa hukumnya menyatakan akan membayarkan tagihan para kreditur yang telah memiliki data pendukung dan dasar hukum yang jelas. Yakob Arfin Tyas SasongkoPT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan melalui kuasa hukumnya menyatakan akan membayarkan tagihan para kreditur yang telah memiliki data pendukung dan dasar hukum yang jelas.

Agus mengatakan hal tersebut dikarenakan ada perbedaan tagihan antara yang diajukan kreditur dengan data yang dimiliki KCN.

Dalam rapat pencocokan piutang tersebut, KCN dan kuasa hukum mendapati perbedaan. Salah satunya soal legal standing pengajuan tagihan PT KBN senilai Rp 1,5 triliun.

Baca juga: Para Pemegang Saham PT KCN Mengupayakan Damai

Oleh karena itu Agus berharap, saat pembahasan proposal pendamaian yang akan digelar pada 11 April mendatang segera dilakukan voting bila data antara kreditur dan debitur sama.

"Kami berharap tanggal 11 April nanti bisa dilakukan voting. Ketika nanti sudah memang klop antara apa yang kami nyatakan dalam sikap kami hari ini, maka kami akan minta untuk langsung dilakukan voting," ujar Agus.

Pihaknya pun menyayangkan pengurus PKPU tidak melakukan pra verifikasi sebelum rapat verifikasi tersebut digelar.

Pasalnya, menurut Agus, rentang waktu yang dimiliki PKPU terbilang cukup panjang sejak penutupan batas pengajuan tagihan yakni pada tanggal 17 April 2020.

Baca juga: PT KCN Siap Gelar RUPS Luar Biasa Sesuai Arahan Ketua Pokja IV

"Nah ini yang kami sangat sayangkan, dengan jumlah kreditur yang hanya tujuh, dan nilainya juga tidak terlalu cukup signifikan," ungkap Agus.

Lazimnya, tambah Agus, dalam praktik kepailitan dan PKPU, sebelum dilakukan rapat verifikasi seharusnya pengurus dapat melakukan pra verifikasi.

"Seharusnya di sela-selau itu pengurus bisa melakukan pra verifikasi agar rapat pencocokan piutang pada hari ini dapat berjalan dengan cepat, singkat dan tepat," tambahnya.

Ia pun menilai, pembahasan dalam rapat verifikasi yang digelar seharusnya lebih intens dan lebih kompleks sehingga dapat membahas persoalan substansial.

Baca juga: Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X