Pencuri Ikan Makin Masif, KKP Percepat Proses Penyidikan Pelaku

Kompas.com - 05/05/2020, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP tengah mempercepat proses penyidikan terhadap para pelaku yang telah berhasil ditangkap.

Hal ini merupakan buntut dari gencarnya penangkapan pelaku illegal fishing dan destructive fishing.

Dirjen PSDKP Tb Haeru Rahayu menyampaikan, pihaknya telah melakukan proses hukum terhadap 38 Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang terjadi di berbagai wilayah sepanjang kuartal I 2020.

”Ini merupakan pembuktian bahwa kita punya arah penegakan hukum yang jelas, baik terhadap pelaku illegal fishing maupun destructive fishing," kata Tb dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: KKP Tangkap 3 Pelaku Pengeboman Ikan di Sulawesi Utara

Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, sebanyak 44 kasus telah ditangani oleh Ditjen PSDKP-KKP. Dengan rincian, 38 kasus ditindaklanjuti dengan proses hukum, 5 kasus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi, dan 1 kasus pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Lebih lanjut Tb menerangkan, dari ke-38 kasus TPKP tersebut, 19 kasus saat ini masih dalam proses penyidikan, 11 kasus telah P-21, 1 kasus pada Tahap-II, 2 kasus dalam proses persidangan, dan 5 kasus telah memperoleh putusan tetap pengadilan (inkracht).

”Apresiasi tentu kami sampaikan kepada para PPNS Perikanan yang sudah bekerja keras, juga kepada aparat penegak hukum yang lain, baik dari Kejaksaan maupun jajaran Pengadilan," jelas Tb.

Dihubungi secara terpisah, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran Drama Panca Putra menyebut, kinerja penegakan hukum terkait TPKP yang baik tersebut tak lepas dari kerja keras PPNS Perikanan.

Baca juga: Menteri KKP Bagikan Ikan ke 47 Wilayah, DKI Jakarta Terima 10 Ton

Mereka telah melakukan proses penyidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

”Kami terus mendorong peningkatan kemampuan PPNS Perikanan di bidang penegakan hukum melalui berbagai program-program peningkatan kapasitas. Selain itu kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah memiliki PPNS Perikanan”, jelas Drama.

Sebagai informasi, sepanjang 2015 sampai dengan 2020, Direktorat Jenderal PSDKP-KKP telah memproses hukum 849 kasus TPKP.

Sebanyak 700 kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dan selebihnya dalam proses hukum, diantaranya penyidikan, persidangan, serta upaya hukum banding maupun kasasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

Whats New
Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Whats New
Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Whats New
Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.