Soal Defisit Pangan Provinsi, Jokowi: Bisa Ditutupi Daerah Lain yang Surplus

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, produksi pangan secara nasional surplus, tetapi di provinsi atau wilayah tertentu mengalami defisit.

Jokowi mengatakan itu untuk merespons adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadinya defisit pangan nasional di masa pandemi Covid-19.

"Jadi jangan ditulis-tulis Menteri Pertanian (Mentan) bohong. Nanti repot Pak Menteri Pertanian. Lha kita bicara bukan defisit pangan nasional kok, tapi provinsi," ujarnya Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) melalui video conference, Selasa (5/5/2020).

Dia pun mengapresiasi kerja keras Mentan Syahrul Yasin Limpo yang terus meningkatkan produksi dan membantu petani di tengah masa pandemi Covid 19.

“Terkait defisit pangan di provinsi atau wilayah, itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain,” terang Jokowi.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Alihkan Komoditas dari Daerah Surplus ke Defisit

Sementara itu, Mentan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi.

“Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 provinsi dalam kondisi terkendali," jelasnya.

Menteri yang akrab disapa SYL ini juga menegaskan, provinsi lainnya seperti Kalimantan Utara dan Maluku tentu perlu mendapat perhatian lebih.

Untuk itu, dia pun menyebut Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan, khususnya pada 11 komoditas bahan pokok.

Baca juga: Jelang Panen Raya, Kementan Pastikan Harga Bawang Merah Berangsur Normal

Bahkan, jelasnya, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi tahun ini.