BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel

Kompas.com - 06/05/2020, 06:30 WIB
Gedung BPK Gedung BPK
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, program pensiun PNS, TNI, dan Polri selama 2018 hingga semester I 2019 tak efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Program untuk menjamin perlindungan penghasilan hari tua abdi negara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif,” tulis BPK dalam laporannya seperti dikutip oleh Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Belum Transparan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah juga belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan jaminan pensiun PNS, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu paling lambat dua tahun sejak UU diundangkan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun juga masih terdapat beberapa permasalahan.

Baca juga: BPK: Penyaluran BPNT Boroskan Anggaran Negara Sebesar Rp 233,04 Miliar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di antaranya belum ada peraturan yang jelas mengenai pengelola program pensiun, belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun, dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974.

“Akibatnya, pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua belum transparan dan akuntabel, serta belum tercapainya tujuan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN dan sesuai dengan jaminan sosial nasional,” tulis BPK dalam laporannya.

Pemerintah pun belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR PNS di Lebaran Tahun Ini

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelamar CPNS Tak Lolos Passing Grade, BKN: Jangan Patah Semangat

Pelamar CPNS Tak Lolos Passing Grade, BKN: Jangan Patah Semangat

Work Smart
Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Whats New
 Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Spend Smart
Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Whats New
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Whats New
Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Rilis
Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Whats New
4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

Whats New
Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Whats New
Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Whats New
Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Rilis
Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.