BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel

Kompas.com - 06/05/2020, 06:30 WIB
Gedung BPK Gedung BPK
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, program pensiun PNS, TNI, dan Polri selama 2018 hingga semester I 2019 tak efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Program untuk menjamin perlindungan penghasilan hari tua abdi negara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif,” tulis BPK dalam laporannya seperti dikutip oleh Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Belum Transparan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah juga belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan jaminan pensiun PNS, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu paling lambat dua tahun sejak UU diundangkan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun juga masih terdapat beberapa permasalahan.

Baca juga: BPK: Penyaluran BPNT Boroskan Anggaran Negara Sebesar Rp 233,04 Miliar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di antaranya belum ada peraturan yang jelas mengenai pengelola program pensiun, belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun, dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974.

“Akibatnya, pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua belum transparan dan akuntabel, serta belum tercapainya tujuan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN dan sesuai dengan jaminan sosial nasional,” tulis BPK dalam laporannya.

Pemerintah pun belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR PNS di Lebaran Tahun Ini

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obituari Frans Wenas

Obituari Frans Wenas

Whats New
Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Whats New
Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi 'Winner' atau 'Loser'

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi "Winner" atau "Loser"

Whats New
Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Whats New
PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

Whats New
Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Whats New
Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Whats New
IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.