Keputusan Pemerintah Izinkan Pebisnis Keluar-Masuk Zona Merah, Dikritik DPR

Kompas.com - 06/05/2020, 14:32 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melepas operasional perdana bus AKAP Tol Trans Jawa yang mengangkut pemudik ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (27/5/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melepas operasional perdana bus AKAP Tol Trans Jawa yang mengangkut pemudik ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (27/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Aturan tersebut akan mengatur jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah zona merah, dimana diantaranya adalah bisnis.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, menurutnya hal tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

Selain itu, dengan adanya aturan tersebut juga meningkatkan potensi penyebaran Covid-19 ke berbagai daerah.

"Kasian rakyat kecil tidak boleh jualan, sementara pebisnis boleh hilir mudik kesana kemari dan menimbulkan penyebaran masif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Kemenhub Perlu Buat Aturan Dispensasi Mudik?

Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 juga telah mengatur mengenai pelarangan aktifitas perkantoran selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan oleh suatu daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga logikanya tidak ada kegiatan perjalanan bisnis berbeda dengan kontek logistik," katanya.

Dengan diberikannya dispensasi terhadap pebisnis, pemerintah juga dinilai hanya mengakomodir kepentingan segelintir pihak saja. Pasalnya, kepentingan utama pemerintah saat ini ialah mengentaskan rantai penularan Covid-19.

"Korban setiap hari berjatuhan namun tidak mengindahkan pengetatan dan mengakomodir kepentingan segelintie orang demi kemaslahatan rakyat banyak," tuturnya.

Dengan demikian, Syahrul berkesimpulan, keputusan pemerintah untuk memperbolehkan pebisnis tetap berlalu lalang adalah suatu kesalahan.

"Sekali lagi saya tegaskan pemerintah sangat lalai dari awal dan sekarang mulai lagi dengan kelalaianya," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.