Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

Kompas.com - 06/05/2020, 21:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Baca juga: Muhadjir dan Anies Baswedan Sempat Bersitegang, Ini Sebabnya...

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi Bansos Tak Bisa Tutupi Penurunan Konsumsi Masyarakat

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Baca juga: [UPDATE] - Di Ibu Kota Belum Reda, Kasus Covid-19 di Provinsi Lain Makin Banyak Pula...

Namun demikian, dirinya mengatakan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini. Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta KPM di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani: Hanya dalam 2 Bulan, Angka Kemiskinan RI Kembali Melonjak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.