KILAS

Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar

Kompas.com - 07/05/2020, 10:30 WIB
PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan melalui kuasa hukumnya menyatakan akan membayarkan tagihan para kreditur yang telah memiliki data pendukung dan dasar hukum yang jelas. Yakob Arfin Tyas SasongkoPT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan melalui kuasa hukumnya menyatakan akan membayarkan tagihan para kreditur yang telah memiliki data pendukung dan dasar hukum yang jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Karya Citra Nusantara (KCN), Patra M Zein berharap usai sidang PKPU dengan agenda pencocokan piutang para kreditur KCN, Senin (4/5/2020) berujung damai.

Menurut Patra, meskipun terdapat beberapa data kreditur yang ditolak, ia menilai tidak ada masalah signifikan dalam PKPU KCN tersebut.

"Saya melihat tadi sebenarnya enggak ada masalah. Alhamdulillah lancar," ujar Patra usai pelaksanaan Sidang di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/5/2020).

Pihaknya pun menyebutkan, agenda berikutnya yakni pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh KCN.

"Tanggal 11 Mei nanti pembahasan proposal perdamaian," imbuhnya.

Baca juga: Para Pemegang Saham PT KCN Mengupayakan Damai

Sementara itu, kuasa hukum KCN Agus Trianto berharap proses PKPU berlangsung damai dan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sebenarnya hari ini ingin menyampaikan rencana perdamaian agar proses ini dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat," kata Agus.

Ia pun berharap sudah menerima daftar tagihan tetap dari pengurus PKPU sebelum agenda pembahasan perdamaian pada 11 Mei mendatang.

"Kami berharap sebelum tanggal 11 Mei nanti, kami sudah dapat informasi terkait daftar tagihan tetap agar kami dapat membuat pengajuan menyusun rencana perdamaian," tuturnya.

Baca juga: Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur

Ia juga menginginkan dapat segera dilakukan voting pada saat pembahasan perdamaian.

"Kami berharap nanti bisa dilakukan voting. Ketika nanti sudah memang klop apa yang kami nyatakan dalam sikap kami, maka kami akan minta untuk langsung dilakukan voting," tambahnya.

Asal muasal PKPU PT KCN

Sebagai informasi, perkara PKPU PT KCN tersebut bermula sejak mantan pengacara KCN Juniver Girsang mengajukan success fee kepada perusahaan tersebut.

Pengajuan yang dimohonkan Juniver Girsang karena KCN dinilai tidak mau membayar success fee sebesar 1 juta dollar AS saat menghadapi permasalahan hukum dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Dalam petitumnya, Juniver meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan permohonan PKPU, serta menetapkan KCN dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya untuk membayar biaya perkara tersebut.

Baca juga: Juniver Girsang Tuntut PT KCN Bayar Succees Fee 1 Juta Dollar AS

Hal itu dilakukan Juniver untuk mendapatkan haknya yang sudah membawa PT KCN menang dalam kasasinya di Mahkamah Agung (MA) terhadap PT KBN.

Permohonan PKPU oleh Juniver Girsang pun akhirnya dikabulkan, sehingga dibentuk Pengurus PKPU PT KCN.

“PKPU diatur dalam UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Permohonan bisa diajukan baik oleh debitur maupun kreditur,” kata Patra M Zein saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Ia mengatakan, hal itu mengacu pada Pasal 222 UUK PKPU. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh 1 (satu) kreditur dengan mendalilkan adanya kreditur-kreditur lain yang memiliki piutang terhadap debitur.

Baca juga: Karya Citra Nusantara akan Membayarkan Tagihan Kreditur Sesuai Hukum

“Saya ditunjuk dan diangkat sebagai Pengurus PT KCN (Dalam PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 1 April 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pengurus”). Permohonan diajukan oleh Kantor Hukum Juniver Girsang & Partners,” terang Patra.

Setelah pembacaan putusan, pengurus kemudian membuat pengumuman putusan PKPU Sementara PT KCN (dalam PKPU) sekaligus undangan Rapat Kreditur dan Rapat Permusyawaratan Hakim di Harian Bisnis Indonesia dan Surat Kabar Ekonomi Neraca pada 3 April 2020.

Patra menjelaskan, pengumuman itu memuat Penetapan Hakim Pengawas, termasuk undangan yang ditujukan kepada seluruh kreditur dari debitur, serta memuat jadwal diadakannya rapat kreditur dan rapat permusyawaratan hakim (persidangan).

“Sampai batas akhir pengajuan tagihan tanggal 17 April 2020 sebanyak tujuh kreditur mengajukan tagihan, termasuk Kantor Hukum Juniver Girsang & Partners selaku Pemohon PKPU,” imbuhnya.

Baca juga: Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur

Dalam rapat pencocokan piutang Senin (4/5/2029) kemudian diketahui pihak yang mengajukan PKPU kepada PT KCN terdapat tujuh pihak.

Para pihak itu, yakni Juniver Girsang, Brurtje Maramis, PT. KBN, PT. Karya Kimtek Mandiri, PT. Pelayaran Karya Tehnik Operator, PT. Karya Tehnik Utama, dan Yevgeni Yesyurun Law Office.

Asal tahu saja, dalam PKPU berlaku asas paritas creditorium. Artinya, kreditur mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap semua harta debitur.

“Rapat kreditur pertama telah dilaksanakan pada 13 April 2020 lalu. Selanjutnya pada 4 Mei 2020 lalu telah dilaksanakan rapat verifikasi/pencocokan piutang. Agenda berikutnya rapat pembahasan rencana perdamaian dan/atau rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian,” urai Patra.

Ia pun menjelaskan, dalam proses pencocokan piutang pada rapat verifikasi 4 Mei 2020 tersebut para kreditur menunjukkan bukti dan total tagihan yang diajukan pada KCN sebagai debitur.

Baca juga: Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB

"Silahkan dari pihak debitur, menerima atau ada yang dibantah, atau standingnya diakui tapi jumlahnya ditolak," kata Patra kepada Kompas.com usai rapat verifikasi/pencocokan piutang beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Whats New
OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

Whats New
 Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Whats New
Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Spend Smart
Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Whats New
Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Whats New
Pertamina Tetap Jual Pertalite Rp 7.650 Per Liter meski Harga Sebenarnya Rp 11.000

Pertamina Tetap Jual Pertalite Rp 7.650 Per Liter meski Harga Sebenarnya Rp 11.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.