Masih Banyak yang Gagal Paham Larangan Mudik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan mudik di Lebaran 2020 kembali jadi perbincangan di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Pemerintah membolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu untuk melengkapi aturan larangan mudik yang sudah dulu dikeluarkan.

Masalah yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan larangan mudik. Masalah lain yang muncul seperti masyarakat yang mencuri start mudik. Kemudian mereka yang tetap nekat menerobos titik penyekatan di beberapa daerah, ada yang berhasil, ada yang tidak.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan yang membingungkan masyarakat ketika menyebut mudik dan pulang kampung merupakan dua hal yang berbeda. Belakangan, pernyataan tersebut kemudian dikoreksi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pada April 2020 lalu, larangan mudik sendiri masih jadi wacana. Padahal, beberapa hari sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa pulang kampung pada Idul Fitri tahun ini masih diperbolehkan.

Baca juga: YLKI: Dispensasi Larangan Mudik Berpotensi Disalahgunakan

"Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, Jumat (17/4/2020).

Sebelum rencana larangan mudik bergulir, masih di bulan April, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada larangan mudik di Lebaran 2020. Tujuannya, agar roda ekonomi bisa tetap berjalan kondusif.

Pertimbangan itu diambil setelah melihat penerapan karantina di berbagai negara dalam penanggulangan Covid-19. Menurut dia, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan.

"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Kemenhub Tegaskan Mudik Tetap Dilarang

"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi, kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," lanjut Luhut.

Dikatakan Luhut, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi bagi masyarakat yang memilih tidak mudik. Pemerintah juga tengah mengkaji memindahkan libur nasional Lebaran ke hari lain.