KILAS

Fokus Garap Proyek Nasional, KCN Ingin Persoalan PKPU Segera Tuntas

Kompas.com - 07/05/2020, 21:15 WIB
Pembangunan Pelabuhan Marunda. DOK. PT Karya Citra NusantaraPembangunan Pelabuhan Marunda.

JAKARTA, KOMPAS.com – Belum usai sengketa antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), kini KCN malah dihadapi masalah hukum baru dengan mantan kuasa hukumnya sendiri.

Seperti diketahui, Juniver Girsang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada KCN terkait success fee senilai 1 juta dollar AS.

Ia menuntut success fee itu atas jasanya membawa KCN menang dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap KBN.

Permohonan PKPU oleh Juniver Girsang akhirnya dikabulkan, sehingga dibentuk Pengurus PKPU PT KCN.

Baca juga: KCN Menang di Tingkat Kasasi Melawan KBN, Skema Konsesi Pelabuhan Berlanjut

Rapat pencocokan piutang juga telah digelar pada Senin (4/5/2029) di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ternyata tak hanya Juniver Girsang, dalam rapat verifikasi tersebut kemudian diketahui ada tujuh pihak yang mengajukan PKPU kepada KCN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para pihak itu yakni Juniver Girsang, Brutje Maramis, PT KBN, PT Karya Kimtek Mandiri, PT Pelayaran Karya Tehnik Operator, PT Karya Tehnik Utama, dan Yevgeni Yesyurun Law Office.

Kuasa hukum KCN Agus Trianto mengatakan pihaknya berkonsentrasi untuk menuntaskan persoalan PKPU.

Baca juga: Juniver Girsang Tuntut PT KCN Bayar Succees Fee 1 Juta Dollar AS

Hal itu karena KCN tak ingin pembangunan proyek strategis nasional terkait pelabuhan logistik yang diamanahkan negara jadi terhambat.

“Itu concern utama kami (menyelesaikan PKPU) karena ini (proyek strategis nasional) harus berjalan,” kata kuasa hukum KCN Agus Trianto usai rapat pencocokan piutang.

Pasalnya, lanjut Agus, proyek pembangunan pelabuhan logistik Marunda yang digarap KCN  berkaitan dengan distribusi sembako dan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU Harap Sedapat Mungkin Berdamai

"Ini khan mencakup hajat hidup orang banyak, sehingga proyek strategis nasional ini tidak boleh berhenti," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap proses PKPU berlangsung damai dan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Kami sebenarnya hari ini ingin menyampaikan rencana perdamaian agar proses ini dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat," kata Agus.

Agus berharap sudah menerima daftar tagihan tetap dari pengurus PKPU sebelum agenda pembahasan perdamaian pada 11 Mei mendatang.

Baca juga: Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur

"Kami berharap sebelum tanggal 11 Mei nanti, kami sudah dapat informasi terkait daftar tagihan tetap agar kami dapat membuat pengajuan menyusun rencana perdamaian," tuturnya.

Selain itu, ia juga menginginkan dilakukan voting pada saat pembahasan perdamaian.

"Ketika nanti sudah memang klop apa yang kami nyatakan dalam sikap kami, maka kami akan minta untuk langsung dilakukan voting," tambahnya.

Sebelumnya, KCN tengah menghadapi gugatan pemegang sahamnya sendiri, yaitu PT KBN dengan berbagai tuntutan mulai dari merampas aset negara, hingga soal tambahan porsi saham.

Baca juga: Sengketa KCN dan KBN Masih Berlanjut, Investor Jadi Ciut

Sejak 2012, perseteruan itu tak kunjung usai, meski kasasi yang diajukan KCN telah dikabulkan oleh MA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

Whats New
DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Whats New
Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Rilis
Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Whats New
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Whats New
Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Rilis
Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Rilis
APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

BrandzView
Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.