2 Minggu Larangan Mudik, Lebih dari 30.000 Kendaraan Diminta Putar Balik

Kompas.com - 08/05/2020, 11:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memantau implementasi larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pelaksanaan larangan mudik berjalan cukup baik. Hal tersebut terefleksikan dengan terus menurunnya jumlah kendaraan yang diminta untuk kembali ke asalnya atau putar balik.

Dari pemantauan yang dilakukan Kemenhub di Posko Gerbang Tol Cikarang Barat, Selama periode pemantauan 27 April-6 Mei 2020, terjadi rata-rata penurunan jumlah kendaraan yang dialihkan sebesar 26 persen.

“Jumlah kendaraan yang dialihkan atau diminta untuk putar balik didominasi kendaraan pribadi yaitu sebanyak 70 persen, sementara kendaraan umum hanya 30 persen,” ujar Adita dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Masih Banyak yang Gagal Paham Larangan Mudik Pemerintah

Selain itu, berdasarkan data Korlantas Polri, total jumlah kendaraan pemudik yang diputar balik selama 12 hari berjumlah total 30.193 kendaraan, yaitu dari Polda Metro Jaya (12.537 kendaraan), Jabar (4.179), Jateng (2.710), Jatim (6.015), DIY (314), Banten (3.620), dan Lampung (818).

Berbagai percobaan mudik dilakukan oleh masyarakat, seperti contoh bus yang tetap jalan dengan modus tanpa penumpang, namun ternyata ditemukan 6 penumpang bersembunyi di dalamnya.

Selama dua minggu larangan mudik diterapkan, Adita mengambil kesimpulan, masyarakat sudah mengetahui adanya aturan tidak boleh keluar atau masuk wilayah zona merah. Akan tetapi, masih ada saja masyarakat yang mencoba melanggar aturan tersebut.

Oleh karenanya, Adita menegaskan, sampai saat ini penyekatan masih dilakukan secara tegas dengan tetap mengedepankan cara-cara humanis, dan sanksi yang dilakukan yaitu meminta untuk memutar balik kendaraan para pelanggar.

"Tentunya malah akan menyusahkan masyarakat jika tetap bersikeras untuk mudik. Jadi lebih baik tidak mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19,” tutur Adita.

Baca juga: Soal Keputusan Kemenhub, Pengusaha Bus: Kami Bingung, Apalagi Masyarakat

Sementara itu, dari pemantauan di sektor laut, udara, dan perkeretaapian, implementasi Permenhub 25/2020 sudah berjalan dengan baik.

Di sektor laut, dilaporkan dari sejumlah pelabuhan besar yang berada di wilayah PSBB, seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak ada lagi kegiatan angkutan kapal untuk penumpang umum, kecuali kapal-kapal yang dikecualikan dari larangan beroperasi sesuai PM 25/2020.

Di sektor udara, dilaporkan di sejumlah Bandara di wilayah PSBB sudah tidak ada penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal yang mengangkut penumpang. Sementara, penerbangan Kargo dan penerbangan internasional tetap berjalan.

Di sektor kereta api, dilaporkan semua KA Jarak Jauh tidak beroperasi untuk mengangkut penumpang.

Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket sebelum diberlakukannya larangan ini, telah diatur di dalam Permenhub 25/2020, bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh.

Baca juga: Kemenhub Tegaskan Mudik Tetap Dilarang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.