Sri Mulyani: Ada Kemungkinan Penerima Bansos Tumpang Tindih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kemungkinan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Bendahara Negara itu pun mengatakan, dengan berbagai program yang telah digulirkan, setidaknya hingga saat ini pemerintah bisa menjamin hampir 60 persen penduduk Indonesia memperoleh bansos dari pemerintah.

"Untuk pelaksanaan bansos, yang tercover bansos sudah lebih dari desil ke enam atau kurang lebih 55 persen penduduk RI. Ini belum memperhitungkan bansos yang disalurkan oleh pemerintah daerah," jelas Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: BPS: Kami Tangani Data Bansos Terakhir Kalinya pada 2015

"Lalu adakah kemungkinan tumpang tindih? Kemungkinan itu ada, tapi kan lebih baik daripada tidak dapat," jelas dia.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, secara lebih rinci pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 triliun untuk bantuan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta rumah tangga atau 16 persen penduduk Indonesia.

Lalu dengan adanya program Kartu Sembako yang diterima 20 juta penduduk Indonesia maka bansos pemerintah telah menjangkau 36 persen penduduk Indonesia.

Adapun dengan subsidi listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen hingga separuh penduduk Indonesia.

Selain itu ada tambahan bantuan sosial tunai untuk 9 juta KPM di Jabodetabek, maka bansos pemerintah telah mencakup 55 hingga 59 persen penduduk Indonesia.

Dengan tambahan 11 juta orang penerima anggaran dana dari dana desa, maka sudah lebih dari 60 persen penduduk akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Dan kalau sekarang ada Kartu Prakerja itu Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta, maka fokus masyarakat yang sangat masif dan memang ada kemungkinan risiko overlapping data menjadi muncul," ujar Sri Mulyani.

"Ini sesuatu yang menjadi pembahasan dan memang dalam hal ini sistem jaring pengaman sosial kita perlu dibangun lebih baik dan reliable dari pendataannya," jelas dia.