Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Pelonggaran PSBB Tentu Dilakukan Berdasarkan Data

Kompas.com - 08/05/2020, 19:57 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tangkapan layar mengenai skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar di jagat maya.

Skenario yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menyatakan, pada fase pertama, yaitu mulai 1 Juni 2020, akan dibuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan kerja pemerintah dalam menyusun skenario dan kebijakan berdasarkan data.

"Saya rasa Presiden, kabinet, dan keputusan yang dilakukan selalu berdasarkan data. Jadi kalau kemudian datanya seperti yang diharapkan oleh Presiden kalau Mei sudah melihat dan sudah terjadi adanya perkembangan yang membaik, atau melandai, maka kebijakannya juga disesuaikan," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: PSBB Diperluas, Konsumsi di Kuartal II Semakin Tertekan

Bendahara Negara itu pun mengatakan, untuk itulah pemerintah terus melakukan komunikasi dan melakukan kampanye mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara terus menerus. Harapannya, persebaran virus bisa lebih tertahan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan rapat mingguan dengan tujuan untuk melihat perkembangan kasus Covid-19 di dalam negeri.

"Nah sekarang kan juga banyak berbagai riset yang mengatakan, oh mungkin kita harus beradaptasi dengan Covid. Ini juga salah satu informasi yang terus dijadikan bahan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap policy," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan kemanusiaan.

Namun di saat yang bersamaan pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk kembali menggerakkan aktivitas sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi kita harus membuat langkah-langkah yang bisa menjaga keseimbangan natara kesehatan dan kemanusiaan, itu tidak dikompromi, tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur," ujar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Setujui RUU IKN, Menteri PPN: Ini Pertama Kali RI Punya UU Khusus tentang Ibu Kota Negara

DPR Setujui RUU IKN, Menteri PPN: Ini Pertama Kali RI Punya UU Khusus tentang Ibu Kota Negara

Whats New
Borong 3.000 Ton Karbon, Bank Mandiri Jadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon

Borong 3.000 Ton Karbon, Bank Mandiri Jadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon

Whats New
Menjawab Masalah Rutin El Nino: Desalinasi Air Laut hingga Modernisasi Bulog

Menjawab Masalah Rutin El Nino: Desalinasi Air Laut hingga Modernisasi Bulog

Whats New
Lelang Pakaian Impor Ilegal, Ditjen Bea Cukai Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Lelang Pakaian Impor Ilegal, Ditjen Bea Cukai Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Whats New
Dorong Inklusi Keuangan di RI, IFC Suntik Dana ke GoTo Rp 2,3 Triliun

Dorong Inklusi Keuangan di RI, IFC Suntik Dana ke GoTo Rp 2,3 Triliun

Whats New
3 Hal yang Diperhatikan HRD dari Surat Lamaran Kerja, Apa Saja?

3 Hal yang Diperhatikan HRD dari Surat Lamaran Kerja, Apa Saja?

Work Smart
Harga Beras Sudah Naik sejak di Penggilingan

Harga Beras Sudah Naik sejak di Penggilingan

Whats New
Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Seluruh Aspek

Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Seluruh Aspek

Whats New
BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

Whats New
Pemerintah Susun Daftar Barang yang Boleh Diimpor 'E-commerce'

Pemerintah Susun Daftar Barang yang Boleh Diimpor "E-commerce"

Whats New
DPR Minta Revisi UU ITE Tak Membebani Konsumen dan Mengganggu Inovasi

DPR Minta Revisi UU ITE Tak Membebani Konsumen dan Mengganggu Inovasi

Whats New
Dukung Perdagangan Karbon Indonesia, Bank Mandiri Beli 3.000 Ton Karbon

Dukung Perdagangan Karbon Indonesia, Bank Mandiri Beli 3.000 Ton Karbon

Whats New
4 Dana Pensiun BUMN Dilaporkan ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

4 Dana Pensiun BUMN Dilaporkan ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

Whats New
TikTok Shop Masih Jualan, Kemendag Ungkap Janji TikTok

TikTok Shop Masih Jualan, Kemendag Ungkap Janji TikTok

Whats New
Proyek Kereta Cepat Bakal Lanjut, 'Jarak' Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam

Proyek Kereta Cepat Bakal Lanjut, "Jarak" Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com