Ekspor Benih Lobster Tak Bisa Majukan Budidaya di Dalam Negeri

Kompas.com - 09/05/2020, 13:56 WIB
Ilustrasi bibit lobster KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIIlustrasi bibit lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pudjiastuti.

Dicabutnya aturan era Susi itu ditandai dengan peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, dicabutnya Peraturan Menteri (Permen) KP 56/2016 yang melarang ekspor benih lobster (benur) sangat oportunistik.

Sebab hal ini hanya mempertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) alih-alih menjaga keberlanjutan (sustainability) sumber daya benih lobster di dalam negeri.

"Jelas menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak memiliki keberpihakan terhadap upaya untuk mengembangkan usaha budidaya lobster di dalam negeri," kata Abdul Halim kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: Ekspor Lobster Disahkan, Ini Sanksi untuk Eksportir Nakal

Hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang dipublikasikan tahun 2016 menunjukkan, potensi pemanfaatakan benih lobster dan lobster besar diperairan RI sebagian besar berada pada posisi yang kritis (fully exploited).

Tercatat, 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) berada pada zona merah (over exploited) dan dan 5 lainnya pada zona kuning (fully exploited).

Ironisnya, kata Halim, belum ada kajian yang bisa diacu secara resmi, yang diterbitkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan keberadaan benur berlebih.

"Dan acuan ini sebetulnya disyaratkan. Nah ini menurut saya agak aneh. Ini mal administrasi bisa jadi," ungkap Halim.

Tidak sinkron dengan semangat budidaya

Halim menuturkan, ekspor benur tentu saja tidak sinkron dengan semangat budidaya. Padahal di wilayah Lombok Timur salah satunya, para pembudidaya kian optimistis bisa meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan pembesaran.

Para pembudidaya ini merasa kian terlibat dalam upaya pelestarian benih lobster.

Namun ketika muncul Peraturan Menteri yang baru, usaha budidaya bisa jadi akan terpukul. Para pembudidaya kecil ini akan kesulitan mendapat benih karena harganya akan naik bila permintaan ekspor melambung tinggi. Khususnya ekspor ke Singapura dan Vietnam.

"Harga lobster yang sudah dibesarkan pada akhirnya tidak mampu bersaing dengan pasar dari Vietnam yang akan diekspor ke China," jelas Halim.

Di sisi lain, Vietnam secara geopolitik memiliki keuntungan geografis dengan China. China akan lebih memilih Vietnam sebagai pasar impor lobster untuk memperkecil ongkos ketimbang Indonesia.

Hal ini praktis memukul memukul budidaya lobster di dalam negeri.

"Akhirnya (terbitnya Peraturan Menteri yang baru) seolah ingin mendukung usaha di dalam negeri, tapi justru sebaliknya. Membuka keran eksploitasi benih secara besar-besaran," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X