Sri Mulyani Singgung Alasan Penunjukan Ruangguru dkk Tanpa Tender

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Ruangguru dan 7 platform online lainnya di Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik karena tanpa melalui proses tender. Untuk pelatihan, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai 5,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah tidak melakukan proses lelang karena memang 8 platform online tersebut bukan penyelenggara pelatihan daring, melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus online.

"Pemerintah tak melakukan tender dengan platform digital karena tak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan kepada mitra perusahaan digital. Jadi tidak ada pembelian kepada mereka," kata Sri Mulyani dikutip dari keterangan resmi Kartu Prakerja, Sabtu (9/5/2020).

Selain Ruangguru, ada 7 perusahaan mitra lain yang ditunjuk pemerintah di Kartu Pekerja untuk tahun ini yaitu Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.

Baca juga: Menelusuri Pemilik Saham Ruangguru Pte Ltd Singapura yang Diklaim Milik Belva

Selain itu, kata Sri Mulyani, skema pelatihan online Kartu Prakerja didasarkan pada minat peserta, di mana pemerintah ataupun mitra online hanya memfasilitasi pelatihan yang diselenggarakan secara daring tersebut.

"Pembeliannya kepada para content provider berdasarkan minat dari ribuan bahkan jutaan peserta Kartu Prakerja," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, menjelaskan penunjukan 7 mitra dalam pelatihan Kartu Prakerja tak masuk dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

"Kerja sama antara Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dan platform digital dalam penyelenggaraan pelatihan tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres 16/2018 karena biaya pelatihan disalurkan langsung kepada peserta," ucap Roni.

Baca juga: Cara Membuka Rekening BNI Penerima Kartu Prakerja

Dengan demikian, lanjut Roni, kurang tepat jika menyebut pelatihan online di Kartu Prakerja sebagai bentuk pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah sehingga harus melalui mekanisme tender.

"Yang belanja biaya pelatihan adalah masyarakat, bukan kementerian/lembaga, agar program Kartu Prakerja tepat sasaran. Sangat diperlukan kejujuran calon peserta dalam mengisi formulir pendaftaran, kata dia lagi.

Pemerintah klaim transparan

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan kalau pemilihan perusahaan mitra pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap menyediakan pelatihan.

"Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal," jelas.