Eksploitasi ABK Indonesia, Cerita Lama yang Terus Berulang

Kompas.com - 09/05/2020, 16:58 WIB
Para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia menceritakan pengalaman mereka selama berada di kapal China. KFEM via BBCPara Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia menceritakan pengalaman mereka selama berada di kapal China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan China, Long Xing, mengingatkan kembali kasus-kasus serupa di masa lalu. Stasiun televisi Korea Selatan, MBC, melaporkan keberadaan WNI dengan kondisi kerja yang memprihatinkan dan menyebutnya sebagai perbudakan di atas kapal.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Tegal, Zainudin, mengungkapkan eksploitasi pelaut Indonesia di atas kapal ikan asing ini sudah seringkali terjadi, bahkan sudah dianggap lumrah di kalangan pelaut. Pemerintah seolah abai, sehingga kasus-kasus ini selalu saja terulang.

Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan daerah sekitarnya sendiri selama ini jadi salah satu daerah kantong terbesar ABK Indonesia yang menggantungkan hidup di kapal ikan asing, khususnya kapal-kapal dari China, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Kita sudah seringkali melaporkan masalah ini, tapi tak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah. Bekerja di kapal bisa sampai 2 hari dengan istirahat minim, sakit pun masih harus kerja, karena jam kerjanya ditentukan seenaknya oleh nahkoda," ungkap Zainudin, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: ABK Indonesia di Kapal China Minum Air Laut, Apa Dampaknya bagi Tubuh?

"Kerja di kapal ikan itu sudah lazim dokumen seperti paspor ABK ditahan perusahaan agensi. Kalau belum bekerja sampai kontrak 2 tahun, dia pulang ke Indonesia harus bayar tiket sendiri dan mengganti biaya keberangkatan. Ini kan sengaja mengikat, apa namanya kalau bukan perbudakan," kata dia lagi.

Zainudin yang juga pernah bekerja sebagai ABK ini juga menuturkan, kasus kematian ABK kapal sendiri sebenarnya juga seringkali terjadi. Diskriminasi pada ABK asal Indonesia juga sudah jadi rahasia umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"ABK Indonesia meninggal di atas kapal sudah sering terjadi. Jazadnya hanya dilarung ke laut, padahal ini melanggar kontrak. Kalau bicara ABK dibuang ke laut, ini selalu terjadi. Kemanusiannya di mana?" ucap dia.

Gaji dipotong agen penyalur

Lanjut Zainudin, selain menerima perlakuan kerja yang tak manusiawi, gaji ABK asal Indonesia dari perusahaan pemilik juga harus dipotong cukup besar oleh agen perusahaan penyalurnya di Indonesia.

Baca juga: Derita ABK Indonesia di Kapal Asing, Jam Kerja Tak Manusiawi

Zainudin mengungkapkan gaji pelaut di kapal ikan asing bervariatif. Untuk kapal ikan China dan Taiwan, gaji yang ditawarkan umumnya minimal 300 dollar AS atau Rp 4,47 juta (kurs Rp 14.900) per bulan.

 

"Kalau untuk kapal Taiwan dan China, rata-rata minimal 300 dollar AS, artinya bisa lebih tinggi tergantung pemilik kapal. Sebenarnya gajinya besar jika dibandingkan dengan bekerja di kapal ikan lokal," jelas Zainudin.

Kendati begitu, gaji yang diterima ABK WNI sebenrnya lebih besar. Namun dipotong oleh perusahaan penyalur sebagai pengganti biaya keberangkatan oleh perusahaan agen pengiriman.

"Karena untuk pekerjaan ABK di kapal ikan asing ini ada brokernya. Jadi gaji dari pemilik kapal itu dipotong di perusahaan agensi negara asal kapal, lalu dipotong lagi di agensi yang rekrut ABK di daerah," ujar Zainudin.

Baca juga: Pemerintah Perlu Periksa 3 Agensi yang Pekerjakan ABK RI ke Kapal China

"Potongan dari agensi biasanya 600 dollar AS. Kadang memang mahal, untuk keperluan paspor, tiket pesawat, medical chekup, dan biaya agen," kata dia lagi.

Menurut dia, di Tegal yang jadi kantong ABK kapal ikan di luar negeri, minat menjadi pelaut di kapal asing selalu tinggi meski tahu risiko bekerja di atas kapal.

"Broker penyalur kan banyak sekali di Tegal. Jadi kalau dapat pengalaman buruk pas jadi ABK dulu, dia berangkat lagi dengan agensi lain dan berahap lebih baik. Mereka juga ditawari bonus tinggi di luar gaji, meski kadang itu tak direalisasikan dan tidak ada perjanjian tertulisnya," jelas Zainudin.

Pihaknya juga sudah seringkali melaporkan kasus-kasus ekspolitasi ABK Indonesia ke pemerintah dan aparat setempat.

Baca juga: Heboh Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China, Bu Susi Jadi Trending

Meski tak bisa menyentuh perusahaan pemilik kapal, sambung Zainudin, setidaknya pemerintah atau polisi setempat bisa menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan agensi lokal yang mengirimkan ABK ke luar negeri.

"Kita sudah sering lapor kasus-kasus ABK, tapi pemerintah seperti Disnaker juga seperti mengabaikan dan enggan membantu," ujar Zainudin.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.