Deretan Kontroversi Luhut Selama Corona, Ribut TKA China hingga Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Mantan jenderal TNI AD ini beberapa kali jadi sorotan selama masa pandemi wabah virus corona (Covid-19).

Sebabnya, pernyataan dan tindakannya dalam beberapa waktu terakhir banyak menyita perhatian publik. Bahkan oleh publik, Luhut kerap dijuluki sebagai menteri segala urusan terkait nomenkelatur jabatan yang diembannya.

Oleh sebagian kalangan, Luhut dinilai lebih berfokus pada kepentingan investor ketimbang usaha penanganan wabah Covid-19. Berikut deretan kontroversi Luhut selama Corona.

1. Kedatangan 500 TKA China

Nama Luhut dikaitkan dengan polemik kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China. 500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dilakukan oleh masyarakat, DPR, serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca juga: Kemenaker: Izin 500 TKA China Diberikan untuk Menghindari PHK Pekerja Lokal

Luhut mengungkapkan, TKA China ini datang ke Sultra dalam proyek persiapan industri litium baterai. Dia menegaskan bahwa para tenaga ini dibutuhkan untuk membangun industri di Indonesia.

Luhut mengatakan, kehadiran 500 pekerja China itu dibutuhkan karena Indonesia belum siap mengerjakan proyek ini sendirian. Teknologi yang diterapkan dalam pabrik milik VDNI berasal China, sementara SDM dalam negeri dinilai belum menguasainya.

"Memang industri ini memerlukan orang orang yang paham membangunnya. Tidak serta merta kita siap. Kita nggak siap, kita harus jujur itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan. Jadi Juni atau Juli siap kita kerjakan ini nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah mengerjakan," tegas Luhut.

2. Polisikan Said Didu

Luhut melaporkan Said Didu ke polisi lantaran dianggap melakukan fitnah. Hal itu merupakan buntut dari pernyataan Said Didu yang menyatakan Luhut dinilai mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona.

Baca juga: Luhut Didampingi 4 Kuasa Hukum untuk Lanjutkan Tuntutan ke Said Didu

Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Said Didu Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu.

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy. Said Didu sendiri akhirnya dipanggil ke Bareskrim Polri, meski belakangan tak memenuhi panggilan tersebut.

Kuasa hukum Luhut, Riska Elita, menyayangkan sikap terlapor Muhammad Said Didu yang tidak hadir dalam agenda pemanggilan Bareskrim Polri.

Said Didu diketahui menggunakan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuatnya tak dapat hadir ke Bareskrim Polri. Meski begitu, menurut Riska tuntutan harus tetap berjalan.

Baca juga: Luhut: Soal Said Didu, Itu Urusan Anak Buah Saya

"Mengenai ketidakhadiran terlapor dengan alasan PSBB adalah hak dari terlapor. Namun sepanjang pengetahuan kami, PSBB tidak bisa dijadikan alasan ketidakhadiran seseorang di Kepolisian," katanya kepada Kompas.com.

3. Proyek ibu kota baru saat corona

Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona.

"Saat ini persiapan masih on the track," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Dia menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara.

"Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujar Jodi.

Baca juga: Faisal Basri Usul Proyek Ibu Kota Baru Ditunda sampai 2030

Luhut sendiri kemudian mengklarifikasi kalau pemerintah tetap fokus pada penanganan Covid-19.

"Mengenai ibu kota (baru), kami belum mikir itu mau terus atau enggak terus. Boro-boro mikir itu, sekarang kami fokus kepada virus corona ini," katanya dalam konferensi video, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Tetapi, dia menegaskan, Uni Emirat Arab (UEA) masih tertarik untuk berinvestasi dalam proyek IKN tersebut. Malah dia sempat menyindir sosok mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu yang telah menuding dirinya hanya memikirkan soal anggaran proyek IKN.

"Tapi yang saya katakan kepada Anda seperti Abu Dhabi, mereka lihat masih ada peluang investasi. Jadi dia loh yang mau investasi, bukan duit kita. Jangan dibilang lagi nanti apa, Luhut itu uang, uang, uang lagi," ucap Luhut.

4. Simpang siur mudik Lebaran

Larangan mudik di Lebaran 2020 sempat simpang siur di tengah wabah virus corona atau Covid-19. Pemerintah membolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu untuk melengkapi aturan larangan mudik yang sudah dulu dikeluarkan.

Luhut awalnya menyampaikan kalau mudik Lebaran 2020 diperbolehkan pemerintah. Meski belakangan saat ini pemerintah menegaskan ada larangan pulang kampung.

Masalah yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan larangan mudik. Masalah lain yang muncul seperti masyarakat yang mencuri start mudik. Kemudian mereka yang tetap nekat menerobos titik penyekatan di beberapa daerah, ada yang berhasil, ada yang tidak.

Baca juga: Masih Banyak yang Gagal Paham Larangan Mudik Pemerintah

Sebelum rencana larangan mudik bergulir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada larangan mudik di Lebaran 2020.

Tujuannya, agar roda ekonomi bisa tetap berjalan kondusif. Pertimbangan itu diambil setelah melihat penerapan karantina di berbagai negara dalam penanggulangan Covid-19. Menurut dia, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan.

"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut, Kamis (2/4/2020).

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia, Rully R Ramli | Editor: Bambang P. Jatmiko, Sakina Setiawan, Yoga Sukmana)