Saling Tumpang Tindih, Ini Macam-macam Bansos di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah bantuan sosial atau bansos bertambah sangat signifikan seiring dengan pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Bansos diberikan sebagai langkah mengurangi dampak ekonomi dari virus tersebut, apalagi dengan pemberlakukan pembatasan aktivitas.

Banyaknya bansos ini dianggap sebagai kebijakan yang saling tumpang tindih. Selain pemerintah pusat, bansos juga banyak dialokasikan dari anggaran pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kemungkinan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Bendahara Negara itu pun mengatakan, dengan berbagai program yang telah digulirkan, setidaknya hingga saat ini pemerintah bisa menjamin hampir 60 persen penduduk Indonesia memperoleh bansos dari pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani: Ada Kemungkinan Penerima Bansos Tumpang Tindih

"Untuk pelaksanaan bansos, yang ter-cover bansos sudah lebih dari desil ke enam atau kurang lebih 55 persen penduduk RI. Ini belum memperhitungkan bansos yang disalurkan oleh pemerintah daerah," jelas Sri Mulyani, Jumat (8/5/2020).

"Lalu adakah kemungkinan tumpang tindih? Kemungkinan itu ada, tapi kan lebih baik daripada tidak dapat," jelas dia.

Menurut versi Kementerian Sosial (Kemensos), seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (11/5/2020), bansos yang ada saat ini terdiri dari dua kategori, yakni bansos reguler dan bansos nonreguler.

Bansos reguler

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menjelaskan bansos reguler, terdiri dari 2 program, yaitu Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT.

“Sesuai dengan keputusan presiden terdahulu, untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan," ujar Juliari.

"Jadi sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” kata dia lagi.

Baca juga: Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran...

Menurut Juliari, bansos reguler adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, dengan indeks dinaikkan pula dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per bulan per KPM.

“Ini saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insyaallah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuh Juliari.

Bansos nonreguler

Kedua, Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek antara lain Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh Kabupaten Bogor).

“Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali,” jelas Juliari.

Ia menuturkan, setiap penyaluran itu nilainya Rp 300.000 per paketnya, jadi Rp 300.000 kemudian akan mendapatkan lagi Rp 300.000. Sehingga total Rp 600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

Baca juga: BPS: Kami Tangani Data Bansos Terakhir Kalinya pada 2015

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu 2 kali penyaluran per bulan dan indeks Rp 600.000,” terang dia.

Lebih lanjut, menurut dia, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan ditugasi adalah Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog. Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” kata Juliari.

Kementerian Sosial dengan Bulog, lanjut dia, sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

Bansos khusus lainnya, menurut dia, adalah bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek, yaitu Bansos tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarannya adalah Rp 600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

“Siapakah 9 juta KK ini? Kami mendapatkan data atau meminta data 9 juta KK ini dari daerah, dari daerah tingkat 2, yaitu Pemkab dan Pemkot," urai Juliari.

"Jadi kami memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan Bansos tunai,” tambah dia.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kata Juliari, data yang ada hanyalah menjadi referensi, karena tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima Bansos tunai.

“Jadi kami sangat berharap daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota memberikan kami data yang akurat, sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat,” jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi Bansos Tak Bisa Tutupi Penurunan Konsumsi Masyarakat

Progresnya, sambung Juliari, untuk tahap pertama adalah yang melalui rekening bank Himbara, masih tidak terlalu banyak sekitar 471,2 miliar atau kurang dari 9 persen.

“Untuk yang melalui kantor pos/ PT Pos Indonesia per hari ini sedang jalan untuk sejumlah 1,8 juta KK,” ujar dia.

Menurut Juliari, kalau ditambah antara yang melalui bank Himbara melalui rekening transfer langsung sebesar 785.000 KK itu yang melalui rekening bank, kemudian yang melalui Kantor Pos untuk tahap ini sebesar kurang lebih 1,8 juta KK.

“Kalau kita tambahkan per 9 Mei kita harapkan bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK. Karena mekanismenya ada dua, ada yang sebagian besar melalui Kantor Pos,” jelas Juliari.

Baca juga: Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Artinya, lanjut Juliari, nama-nama penerimanya manfaat ini diberikan undangan, nanti ditentukan jadwalnya kapan untuk datang ke Kantor Pos dan mendapatkan uang serta dicek identitasnya mendapatkan uang tunai Rp 600.000 di Kantor Pos.

“Sementara yang 785.000 langsung ditransfer ke rekening yang sudah memiliki rekening di Bank Himbara,” sambung dia.

Dari target 9 juta KK, Juliari menyampaikan bahwa hingga Jumat (8/5/2020), belum mendapatkan 100 persen 9 juta KK dari daerah.

“Sekitar yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya,” kata Juliari.

Baca juga: BPK: Penyaluran Bansos Berisiko Tak Efektif

Hal ini, menurut Juliari, sudah diinformasikan agar segera mengirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih tunggu dari daerah.

“Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran Bansos tunai dan juga bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” jelas dia.