Sri Mulyani: THR PNS Cair Paling Lambat 15 Mei 2020

Kompas.com - 11/05/2020, 11:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI akan cair paling lambat akhir pekan ini.

Bendahara Negara itu menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS pada tahun 2020 telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

"Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK juga akan keluar. Kami saat ini sedang menyiapkan satuan kerja untuk eksekusi THR dan diharapkan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini tanggal 15 (Mei 2020)," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Ketahui Perbedaan THR dan Gaji Ke-13 PNS

Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk THR tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29,382 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran THR tahun lalu yang sebesar Rp 40 triliun.

Sri Mulyani pun mengatakan, anggaran tersebut sudah termasuk penghematan sekitar Rp 6 triliun karena beberapa golongan eselon dan pejabat tidak mendapatkan THR tahun ini. Sebab, kondisi keuangan negara yang sedang berat karena penanganan Covid-19.

"Jadi total THR dicairkan pada jumat (15/5/2020) Rp 29,382 triliun," ujar dia.

Baca juga: KSSK: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Ekonomi dan Sistem Keuangan RI

Secara lebih rinci, perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, anggaran PNS ini terdiri dari untuk PNS pusat, TNI, dan Polri sebesar Rp 6,775 triliun, pensiunan Rp 8,708 triliun, serta PNS daerah sebesar Rp 13,898 triliun.

Adapun untuk tahun ini, THR hanya diberikan kepada semua pelaksana dan anggota TNI, Polri, maupun hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III.

Sementara untuk eselon I dan II serta pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.

"THR ini hanya diberikan seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri, hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III. Eselon I dan II dan fungsional setara dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tiket Kereta Api Luar Biasa Mulai Dijual Hari ini, Simak Detail Rute dan Harganya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Whats New
OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

Whats New
Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Whats New
Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Whats New
Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Whats New
Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Whats New
Meraih Peluang 'Value Chain' Baterai Mobil Listrik

Meraih Peluang "Value Chain" Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Whats New
Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Spend Smart
Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Whats New
Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Whats New
Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Whats New
Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Whats New
Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Whats New
Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.