Buruh: Banyak Perusahaan Jadikan SE Menaker "Senjata" Tak Bayar THR

Kompas.com - 11/05/2020, 15:22 WIB
Ilustrasi THR ShutterstockIlustrasi THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) dijadikan "senjata" bagi perusahaan.

Pasalnya, kata Iqbal, terdapat segelintir perusahaan yang dinilai tak bermasalah keuangan perusahaannya namun memutuskan membayar THR secara dicicil.

Keputusan itu diambil tanpa berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh.

Baca juga: Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

"Ada satu kasus, PT Malindo di Jawa Timur. Ada empat anak perusahaanya di bawahnya itu mampu (keuangannya), enggak ada masalah. Tapi dengan SE itu, mereka malah mau bayar cicil THR-nya tanpa berunding dengan serikat pekerja," kata Iqbal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Selain itu, beberapa perusahaan di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta juga menggunakan SE Menaker sebagai alat pembayaran THR untuk dicicil bahkan ditunda.

Iqbal menyebut PT SLI di Tangerang sebagai contoh, yang memutuskan secara sepihak pembayaran THR dan upah.

"Saya kasih contoh tiga perusahaan di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. PT SLI terpaksa melakukan aksi. Karena mereka akan memberikan THR dengan perhitungan proposional hingga bulan Maret. Upah diliburkan yang sudah disepakati 50 persen hanya sanggup diberikan sampai bulan Mei," jelasnya.

Baca juga: Buruh Tolak Aturan Penundaan dan Pencicilan THR

"Dan bulan Juni, upah yang diberikan 30 persen. Bulan Juli dan seterusnya belum ada gambaran. Untuk karyawan yang habis kontraknya sebelum tanggal 24 April, keputusan masih sama. Tidak ada upah dan THR," sambung Iqbal.

Rentetan laporan yang KSPI terima karena ada keputusan sepihak oleh perusahaan, maka gugatan terhadap SE Menaker akan dilayangkan ke PTUN pada pekan ini.

"Kita mungkin masukin (gugatan) ke PTUN-nya hari Kamis atau Jumat. Ini menyebabkan perusahaan ada celah untuk tidak membayar THR, menunda, dan mencicil. Kita baru mempersiapkan draf gugatan," ucapnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X