OJK Bakal Tunjuk Bank-bank BUMN Jadi Penyangga Likuiditas

Kompas.com - 11/05/2020, 15:40 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019). MURTI ALI LINGGAKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan berencana menjadikan beberapa bank BUMN atau bank yang tegabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara ( Himbara) untuk menjadi bank penyangga likuiditas bagi industri perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, nantinya bank penyangga atau bank jangkar tersebut bakal menerima bantuan likuditas dari pemerintah atas hasil penjualan surat berharga negara (SBN) ke Bank Indonesia (BI).

Bantuan likuiditas itu akan disalurkan ke bank lain yang membutuhkan.

Baca juga: Pemerintah Bakal Beri Bantuan Likuiditas, Diakses Melalui Bank Jangkar

Bank yang bersangkutan nantinya akan menjadi pemasok utama di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

"Bank jangkar akan mendapatkan dukungan likuiditas dari skema yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Ini agar bisa menjadi channel bagi-bagi bank-bank yang melakukan restrukturisasi kredit, sehingga likuiditas bisa tetap dijaga," terang Wimboh dalam konferensi video di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Namun demikian, Wimboh belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai bank-bank mana saja yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar.

Selain itu, pihaknya juga masih belum memberikan penjelasan mengenai skema penyaluran likuiditas secara lebih rinci.

"Akan kami bahas nanti. Apakah bank penyuplai utama? Yang jelas selama ini adalah Himbara, swasta ada, masih kami lakukan terus," jelasnya.

Baca juga: Ada Rencana Bank BUMN Jadi Penyangga Likuiditas, Ini Kata Ekonom

Wimboh pun menjelaskan kebijakan mengenai bank jangkar ini sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Beleid itu mengatur tata cara restrukturisasi kredit di tengah penyebaran virus corona.

Didalamnya dijelaskan bank melakukan restrukturisasi kredit sehingga nasabah yang menunggak pokok dan bunga dapat dikategorikan lancar. Namun dengan catatan, pembayarannya masih lancar hingga sebelum pandemi COVID-19.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X