OJK Bakal Tunjuk Bank-bank BUMN Jadi Penyangga Likuiditas

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan berencana menjadikan beberapa bank BUMN atau bank yang tegabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) untuk menjadi bank penyangga likuiditas bagi industri perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, nantinya bank penyangga atau bank jangkar tersebut bakal menerima bantuan likuditas dari pemerintah atas hasil penjualan surat berharga negara (SBN) ke Bank Indonesia (BI).

Bantuan likuiditas itu akan disalurkan ke bank lain yang membutuhkan.

Baca juga: Pemerintah Bakal Beri Bantuan Likuiditas, Diakses Melalui Bank Jangkar

Bank yang bersangkutan nantinya akan menjadi pemasok utama di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

"Bank jangkar akan mendapatkan dukungan likuiditas dari skema yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Ini agar bisa menjadi channel bagi-bagi bank-bank yang melakukan restrukturisasi kredit, sehingga likuiditas bisa tetap dijaga," terang Wimboh dalam konferensi video di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Namun demikian, Wimboh belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai bank-bank mana saja yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar.

Selain itu, pihaknya juga masih belum memberikan penjelasan mengenai skema penyaluran likuiditas secara lebih rinci.

"Akan kami bahas nanti. Apakah bank penyuplai utama? Yang jelas selama ini adalah Himbara, swasta ada, masih kami lakukan terus," jelasnya.

Baca juga: Ada Rencana Bank BUMN Jadi Penyangga Likuiditas, Ini Kata Ekonom

Wimboh pun menjelaskan kebijakan mengenai bank jangkar ini sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Beleid itu mengatur tata cara restrukturisasi kredit di tengah penyebaran virus corona.

Didalamnya dijelaskan bank melakukan restrukturisasi kredit sehingga nasabah yang menunggak pokok dan bunga dapat dikategorikan lancar. Namun dengan catatan, pembayarannya masih lancar hingga sebelum pandemi COVID-19.

"Sehingga relaksasi sementara dengan restrukturisasi dalam kategori lancar itu justified. Jadi NPL lebih banyak berasal dari debitur yang sebelumnya ada COVID-19 sudah NPL," ungkap Wimboh.

Lebih lanjut dia menjelaskan industri perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp 336,97 triliun hingga 10 Mei 2020. Restrukturisasi itu diberikan kepada 3,88 juta nasabah di tengah penyebaran virus corona.

Wimboh menjelaskan sebagian besar restrukturisasi dilakukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seluruh restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang terdampak oleh pandemi virus corona.

Baca juga: Intip Likuiditas Bank Pelat Merah Saat Pandemi, Apa Masih Aman?

"Restrukturisasi sebagian besar merupakan kredit UMKM sebesar Rp167,1 triliun dari 3,42 juta debitur," tutur dia.

Kemudian, perusahaan pembiayaan (multifinance) telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp 43,18 triliun hingga 8 Mei 2020. Restrukturisasi ini dilakukan untuk 1,32 juta nasabah, dan masih ada 743.785 debitur lain yang masih dalam proses restrukturisasi.