Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Pembayaran THR Pekerja

Kompas.com - 11/05/2020, 16:43 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebab, persoalan pembayaran THR dengan cara berdialog antara pihak perusahaan dan perwakilan serikat pekerja dianggap tidak efektif.

"Ini semua tergantung pemerintah mengambil inisiatif. Kuncinya ada di pemerintah. Kalau diserahkan perundingan kepada manajemen perusahaan dan serikat pekerja, pasti manajemen perusahaan semaunya dia," ujar Iqbal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Buruh: Banyak Perusahaan Jadikan SE Menaker Senjata Tak Bayar THR

Iqbal menyebut, KSPI tetap menuntut kepada pihak perusahaan agar kooperatif dengan membuktikan laporan audit keuangan perusahaan.

Dengan adanya bukti audit tersebut, serikat pekerja dapat memaklumi kondisi perusahaan yang sulit membayarkan THR.

Namun, lanjut Iqbal, jika hanya sekadar omongan tanpa memperlihatkan hasil audit, maka wajar jika pekerja ngotot meminta perusahaan untuk membayarkan THR penuh.

"Mereka selalu bilang, audit itu rahasia perusahaan. Kalau tidak menunjukkan audit, bagaimana kita membuktikan perusahaan itu mampu atau tidak mampu. Walaupun tidak menunjukkan audit, setidaknya tunjukkan laporan keuangan tahun berjalan," katanya.

Baca juga: Menaker Minta Para Gubernur Pastikan THR Dibayarkan kepada Pekerja

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di dalam SE disebutkan, dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal.

Salah satunya adalah apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Spend Smart
Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Spend Smart
Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Spend Smart
Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Spend Smart
3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

Whats New
3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Whats New
Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Whats New
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Whats New
Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Spend Smart
Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Whats New
Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Whats New
H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com