Buruh Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Pembayaran THR Pekerja

Kompas.com - 11/05/2020, 16:43 WIB
Ilustrasi THR. Thinkstockphotos.comIlustrasi THR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebab, persoalan pembayaran THR dengan cara berdialog antara pihak perusahaan dan perwakilan serikat pekerja dianggap tidak efektif.

"Ini semua tergantung pemerintah mengambil inisiatif. Kuncinya ada di pemerintah. Kalau diserahkan perundingan kepada manajemen perusahaan dan serikat pekerja, pasti manajemen perusahaan semaunya dia," ujar Iqbal ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Buruh: Banyak Perusahaan Jadikan SE Menaker Senjata Tak Bayar THR

Iqbal menyebut, KSPI tetap menuntut kepada pihak perusahaan agar kooperatif dengan membuktikan laporan audit keuangan perusahaan.

Dengan adanya bukti audit tersebut, serikat pekerja dapat memaklumi kondisi perusahaan yang sulit membayarkan THR.

Namun, lanjut Iqbal, jika hanya sekadar omongan tanpa memperlihatkan hasil audit, maka wajar jika pekerja ngotot meminta perusahaan untuk membayarkan THR penuh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka selalu bilang, audit itu rahasia perusahaan. Kalau tidak menunjukkan audit, bagaimana kita membuktikan perusahaan itu mampu atau tidak mampu. Walaupun tidak menunjukkan audit, setidaknya tunjukkan laporan keuangan tahun berjalan," katanya.

Baca juga: Menaker Minta Para Gubernur Pastikan THR Dibayarkan kepada Pekerja

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di dalam SE disebutkan, dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal.

Salah satunya adalah apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.