Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Terpukul Virus Corona, Arab Saudi Naikkan Pajak

Kompas.com - 11/05/2020, 17:11 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber BBC

RIYADH, KOMPAS.com - Arab Saudi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai bagian dari kebijakan untuk menopang perekonomian yang terpukul akibat virus corona.

Dilansir dari BBC, Senin (11/5/2020), pemerintah juga menyatakan bakal menangguhkan tunjangan biaya hidup untuk menghemat belanja negara.

Negara kaya minyak tersebut menghadapi penerimaan negara yang merosot sebagai dampak pagebluk virus corona, yang menekan harga minyak dunia.

Baca juga: Dampak Corona dan Harga Minyak, Pertumbuhan Ekonomi Arab Saudi Minus 3,2 Persen

Arab Saudi untuk pertama kalinya memperkenalkan PPN dua tahun lalu, sebagai bagian dari upaya untuk memangkas ketergantungan pada pasar minyak mentah dunia.

Kantor berita Arab Saudi melaporkan, PPN akan dinaikkan dari 5 persen menjadi 15 persen per 1 Juli 2020 mendatang.

Sementara itu, tunjangan biaya hidup akan ditangguhkan per 1 Juni 2020.

"Kebijakan ini menyakitkan, namun perlu diambil untuk menjaga stabilitasi keuangan dan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang, serta menangani (dampak) virus corona dengan kerusakan sesedikit mungkin," kata Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan dalam pernyataannya.

Pengumuman ini dirilis setelah belanja pemerintah melampaui penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran Arab Saudi membengkak menjadi 9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 134,2 triliun (kurs Rp 14.920 per dollar AS) pada Januari-Maret 2020.

Baca juga: Resmi, Arab Saudi Terbitkan Surat Utang Tenor hingga 40 Tahun

Defisit anggaran disebabkan penerimaan negara dari minyak anjlok hampir 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 34 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 507,3 triliun.

Pada saat yang sama, bank sentral Arab Saudi menyatakan cadangan devisa anjlok pada laju tercepat dalam 20 tahun di bulan Maret 2020.

Cadangan devisa Arab Saudi kini berada pada level terendah sejak 2011.

Upaya-upaya untuk menangkal dampak virus corona diprediksi akan memperlambat laju dan skala reformasi ekonomi yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.

 

Arab Saudi pun telah merilis surat utang alias obligasi Eurobond untuk mendukung keuangan negara di tengah anjloknya harga minyak dan pagebluk virus corona.

Sebelumnya, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah juga telah terlebih dahulu menerbitkan surat utang.

"(Arab Saudi) tidak punya pilihan lain kecuali meminjam dari pasar obligasi. Imbas harga minyak yang rendah dan sebentar lagi produksi juga lebih rendah, serta paket dukungan ekonomi yang diterapkan, defisit dan kewajiban pembiayaan pemerintah melonjak," kata Richard Segal, analis senior di Manulife Investment di London seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Harga Minyak Masih Anjlok, Arab Saudi Cari Utang

Obligasi tersebut diluncurkan pada Rabu (15/4/2020) waktu setempat, dengan nilai pemesanan telah menembus lebih dari 42 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 660,4 triliun (kurs Rp 15.725 per dollar AS).

Arab Saudi menawarkan obligasi dollar AS tiga bagian dengan tenor masing-masing 5,5 tahun, 10,5 tahun, dan 40 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber BBC
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com