Serikat Pekerja Tuntut Surat Edaran THR ke PTUN, Ini Penjelasan Menaker

Kompas.com - 11/05/2020, 18:42 WIB
Menaker Ida Fauziyah saat melakukan video conference dengan perwakilan Korsel Dok. KemnakerMenaker Ida Fauziyah saat melakukan video conference dengan perwakilan Korsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan bahwa terbitnya Surat Edaran (SE) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah melibatkan para Serikat Pekerja Indonesia dan pengusaha.

Karenanya, terbitnya SE tersebut sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Apalagi dituntut hingga ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Terkait isi SE THR, kami sudah berupaya untuk berhati-hati. Upaya tersebut kami wujudkan dengan mengajak dialog serikat pekerja dan pengusaha. Bahkan kesepahaman bersama juga sudah dapat dicapai melalui LKS Tripartit Nasional. Lembaga ini mencerminkan representatif dari tiga unsur utama, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah," katanya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Pembayaran THR Pekerja

"Seharusnya hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi mengingat perwakilan KSPI juga ada dalam lembaga tersebut," sambung Menaker.

Kendati demikian, Ida berharap perusahaan wajib memenuhi hak THR para pekerja atau buruh. Walaupun di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

"Tapi dari semua itu, terkait pelaksanaan THR 2020 ini yang penting adalah perusahaan tetap memenuhi kewajbannya dan tetap terjaga kelangsungan usahanya, sedangkan pekerja mendapatkan haknya dan terus dapat bekerja," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ida pun menekankan, dalam kondisi sekarang ini, dialog antar pengusaha dan serikat pekerja masih menjadi pilihan dalam menyelesaikan pelaksanaan pemberian THR.

"Adanya kesepahaman bersama mengenai kondisi saat ini dan solusi bersama yang ditempuh melalui cara berdialog adalah kunci bagi kedua belah pihak untuk tetap dapat mempertahankan hubungan kerjanya," ujarnya.

KSPI Menolak

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen.

Adapun kelonggaran itu tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020. Selain tak membayar THR 100 persen, pengusaha juga boleh mencicil atau menunda pembayarannya dengan cara mendorong perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan.

Adanya SE Menaker tersebut, pihak KSPI berencana akan melayangkan surat tuntutan ke PTUN pekan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi 'Winner' atau 'Loser'

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi "Winner" atau "Loser"

Whats New
Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Whats New
PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

Whats New
Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Whats New
Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Whats New
IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.