Kompas.com - 12/05/2020, 07:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya harus tetap berhati-hati agar tak mengulang kejadian lama seperti BLBI tahun 1998, tsunami Aceh 2004, Bank Century 2008, dan Jiwasraya 2019.

"Kami mendukung tatanan kerja yang prudent yang dibuat pemerintah untuk memitigasi. Kami juga punya memori organisasi yang panjang. Bahwa permasalahan yang sifatnya krisis, meninggalkan jejak permasalahan, karena ada titik-titik tertentu yang internal atau sistem kontrolnya buruk sehingga menjadi tidak prudent," kata Agus dalam konferensi video, Senin (11/5/2020).

Baca juga: BPK Minta Pembayaran DBH DKI Jakarta Tak Dikaitkan dengan Audit

Agus menuturkan, perubahan alokasi anggaran berupa realokasi maupun refocusing anggaran merupakan hal yang sah. Namun perlu kehati-hatian (pruden) dalam pelaksanaannya.

"Penggeseran anggaran itu sah-sah saja, karena itu bagian dari tatanan pemerintah untuk memitigasi risiko keadaan yang sekarang ini terjadi. Permasalahan itu juga sebenarnya bukan pada anggarannya, tapi pada pelaksanaan anggarannya," ujarnya.

Terkait pemeriksaan keuangan, BPK mengaku memang ada penyesuaian selama pandemi Covid-19 yang memaksa untuk bekerja dari rumah (WFH). Namun dia memastikan pengawasan BPK justru lebih teliti.

Baca juga: Dikritik OJK Ungkap Nama Bank Hasil Audit, BPK: Tak Usah Dipersoalkan

BPK kata Agus, belajar dari masa lalu saat kasus-kasus krisis likuiditas terjadi. Agar pemeriksaan tak terbatas saat pandemi, BPK tengah berkoordinasi dengan lembah audit di seluruh dunia untuk mencari sistem yang tepat.

"Kita sekarang sedang membahas dengan BPK sedunia, Tapi, standar prudentiality, profesionalisme, dan fairness itu tidak kita kurangi. Sehingga ada keyakinan yang cukup untuk menyatakan pendapat atau memitigasi risiko sehingga menjadi temuan," sebut Agus.

Sehingga di masa pandemi, kontrol BPK atas anggaran pemerintah tetap dilakukan. Pencarian sistem yang tepat pun bukan berarti memberatkan administrasi.

"Jangan seolah-olah kalau ada bencana, kontrol ditiadakan. Tetap ada, disesuaikan dengan kondisi. Bukan dihadirkan untuk memberatkan administratif," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Keberadaan Perppu Tak Lantas Membuat Pemerintah Kebal Hukum

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

BrandzView
Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Whats New
Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Whats New
Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Whats New
Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo 'Tampil' di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

Whats New
Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Whats New
Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Whats New
Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Earn Smart
Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.