Soal DBH DKI, Stafsus Menkeu:Kami Menghormati BPK, Kami Fokus Bekerja Saja

Kompas.com - 12/05/2020, 11:11 WIB
Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/ELSA CATRIANAYustinus Prastowo di Jakarta, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) yang menganggap Dana Bagi Hasil ( DBH) tak ada kaitannya dengan menunggu hasil audit BPK.

Yustinus berucap, Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) tak ingin berpolemik dengan siapapun, termasuk persoalan DBH DKI Jakarta. Pihaknya memilih fokus untuk bekerja menangani dampak Covid-19.

"Kementerian Keuangan memilih fokus bekerja menangani dampak covid dan tidak ingin berpolemik, termasuk untuk hal ini," kata Yustinus kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2020)

Baca juga: BPK Minta Pembayaran DBH DKI Jakarta Tak Dikaitkan dengan Audit

Yustinus menuturkan, tidak ada yang perlu diperdebatkan karena BPK dan Kemenkeu sama-sama bekerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk hal-hal yang baik.

Adapun penggunaan LKK dan LKPP yang audited dalam pembayaran DBH kepada Pemda semata-mata hanya untuk menjaga tata kelola (governance) yang baik. Hal itu dilakukan sehingga tidak perlu ada penyesuaian lagi bila ada perbedaan atau perubahan angka/nilai.

Secara kelembagaan pun, tidak ada masalah dan memang tak perlu melibatkan BPK, apalagi membebani tanggung jawab BPK.

"BPK tugasnya melakukan audit. Intinya kami menghormati BPK, tidak ada perbedaan karena semua tujuannya baik dan kami fokus bekerja saja, ya," ungkap Yustinus.

Baca juga: Kronologi Polemik BPK Vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Anies Baswedan

Terkait surat BPK untuk Kemenkeu soal DBH, pihaknya mengaku bakal mempelajari dan memperhatikan surat BPK tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat akan bekerja sama, berkoordinasi dan mendukung upaya Pemda untuk bersama-sama menangani pandemi dengan baik.

"BPK mendorong percepatan pembayaran agar dana bisa segera digunakan Pemda, Kemenkeu concern pada governance. Kombinasi yang baik dan saling mendukung," pungkasnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Whats New
Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Whats New
Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X