JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan banyak pemerintah daerah (Pemda) yang kerap menyuguhkan data kemiskinan secara tidak konsisten.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan (RKP) Pusat yang disiarkan melalui kanal Youtube, Jakarta, Selasa (12/5/2020),
“Banyak daerah (Pemda) ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi," ujar Suharso.
Baca juga: Maskapai Ini Beri 100.000 Tiket Gratis untuk Tenaga Medis di Seluruh Dunia
"Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah (Pemda) pun mengatakan jumlah orang miskin bertambah. Itu sebelum pandemi pun terjadi,” sambungnya.
Suharso meminta agar data penduduk terus diperbaiki. Sebab hal tersebut akan berkaitan dengan pembagian bansos kepada masyarakat miskin.
Jika data penduduk miskin yang disampaikan tidak benar, maka bantuan sosial dari pemerintah pun tidak akan tepat sasaran.
Terkait RKP, Suharso mengatakan tema yang diangkat yakni melakukan redisain sistem kesehatan nasional. Ia menilai menilai reformasi di bidang kesehatan sangatlah penting.
Suharso mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan perlunya redisain perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Rencananya redisain bidang kesehatan dimulai pada 2021.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.