Bappenas: Saat Ada Bansos, Pemda Bilang Jumlah Orang Miskin Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan banyak pemerintah daerah (Pemda) yang kerap menyuguhkan data kemiskinan secara tidak konsisten.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan (RKP) Pusat yang disiarkan melalui kanal Youtube, Jakarta, Selasa (12/5/2020),

“Banyak daerah (Pemda) ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi," ujar Suharso.

Baca juga: Maskapai Ini Beri 100.000 Tiket Gratis untuk Tenaga Medis di Seluruh Dunia

"Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah (Pemda) pun mengatakan jumlah orang miskin bertambah. Itu sebelum pandemi pun terjadi,” sambungnya.

Suharso meminta agar data penduduk terus diperbaiki. Sebab hal tersebut akan berkaitan dengan pembagian bansos kepada masyarakat miskin.

Jika data penduduk miskin yang disampaikan tidak benar, maka bantuan sosial dari pemerintah pun tidak akan tepat sasaran.

Terkait RKP, Suharso mengatakan tema yang diangkat yakni melakukan redisain sistem kesehatan nasional. Ia menilai menilai reformasi di bidang kesehatan sangatlah penting.

Suharso mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan perlunya redisain perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Rencananya redisain bidang kesehatan dimulai pada 2021.

Baca juga: THR PNS Cair Jumat, Pegawai Swasta Bersabar Dulu

Suharso menilai Indonesia harus siap dengan layanan kesehatan dan perlindungan sosial di masa depan. Misalnya terkait penyakit Malaria, TBC (Tuberculosis), jumlah kematian ibu melahirkan hingga penyakit kusta yang masih belum teratasi dengan maksimal.

Ia menjelaskan, sistem kesehatan nasional harus dimulai dari puskesmas sebagai ujung tombak. Ia meminta kepada Bappeda agar puskesmas di daerah harus memenuhi syarat dan standar sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran penyakit.

Ia mengatakan, hanya 33 persen puskesmas yang memenuhi syarat saat ini. Sementara itu banyak anggaran dipakai untuk membeli alat kesehatan yang justru tidak dibutuhkan.

Baca juga: Jadi Polemik, Apa Itu Dana Bagi Hasil?

Di sisi lain, masih ada ketergantungan alat kesehatan dari impor. Oleh karena itu, Bappenas menilai perlunya upaya mendorong industri alat kesehatan dan farmasi untuk menggenjot produksinya.

“Hari ini, titipan saya ke Bappeda di seluruh Indonesia, tolong diperhatikan dengan baik puskesmas. Puskesmas ujung tombak pelayanan kesehatan yang utamanya melakukan kecukupan pemenuhan atas tenaga kesehatan harus diperhatikan,” ucapnya.

Baca juga: Menilik Peluang Cuan Investasi Saham di Tengah Pandemi