Bappenas: Saat Ada Bansos, Pemda Bilang Jumlah Orang Miskin Bertambah

Kompas.com - 12/05/2020, 12:49 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan banyak pemerintah daerah (Pemda) yang kerap menyuguhkan data kemiskinan secara tidak konsisten.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan (RKP) Pusat yang disiarkan melalui kanal Youtube, Jakarta, Selasa (12/5/2020),

“Banyak daerah (Pemda) ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi," ujar Suharso.

Baca juga: Maskapai Ini Beri 100.000 Tiket Gratis untuk Tenaga Medis di Seluruh Dunia

"Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah (Pemda) pun mengatakan jumlah orang miskin bertambah. Itu sebelum pandemi pun terjadi,” sambungnya.

Suharso meminta agar data penduduk terus diperbaiki. Sebab hal tersebut akan berkaitan dengan pembagian bansos kepada masyarakat miskin.

Jika data penduduk miskin yang disampaikan tidak benar, maka bantuan sosial dari pemerintah pun tidak akan tepat sasaran.

Terkait RKP, Suharso mengatakan tema yang diangkat yakni melakukan redisain sistem kesehatan nasional. Ia menilai menilai reformasi di bidang kesehatan sangatlah penting.

Suharso mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan perlunya redisain perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Rencananya redisain bidang kesehatan dimulai pada 2021.

Baca juga: THR PNS Cair Jumat, Pegawai Swasta Bersabar Dulu

Suharso menilai Indonesia harus siap dengan layanan kesehatan dan perlindungan sosial di masa depan. Misalnya terkait penyakit Malaria, TBC (Tuberculosis), jumlah kematian ibu melahirkan hingga penyakit kusta yang masih belum teratasi dengan maksimal.

Ia menjelaskan, sistem kesehatan nasional harus dimulai dari puskesmas sebagai ujung tombak. Ia meminta kepada Bappeda agar puskesmas di daerah harus memenuhi syarat dan standar sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran penyakit.

Ia mengatakan, hanya 33 persen puskesmas yang memenuhi syarat saat ini. Sementara itu banyak anggaran dipakai untuk membeli alat kesehatan yang justru tidak dibutuhkan.

Baca juga: Jadi Polemik, Apa Itu Dana Bagi Hasil?

Di sisi lain, masih ada ketergantungan alat kesehatan dari impor. Oleh karena itu, Bappenas menilai perlunya upaya mendorong industri alat kesehatan dan farmasi untuk menggenjot produksinya.

“Hari ini, titipan saya ke Bappeda di seluruh Indonesia, tolong diperhatikan dengan baik puskesmas. Puskesmas ujung tombak pelayanan kesehatan yang utamanya melakukan kecukupan pemenuhan atas tenaga kesehatan harus diperhatikan,” ucapnya.

Baca juga: Menilik Peluang Cuan Investasi Saham di Tengah Pandemi



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
Sudah 9 Juta UMKM Terdata Menerima BLT, Erick Thohir: Ini Hibah, Bukan Pinjaman

Sudah 9 Juta UMKM Terdata Menerima BLT, Erick Thohir: Ini Hibah, Bukan Pinjaman

Whats New
Ini Alasan Anak Pendiri Sinar Mas Kembali Gugat Hak Warisan

Ini Alasan Anak Pendiri Sinar Mas Kembali Gugat Hak Warisan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X