Komisaris BUMN, Jabatan Idaman Banyak Orang dan Potensi Konflik Kepentingan

Kompas.com - 12/05/2020, 13:34 WIB
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Akhdi Martin PratamaGedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

KOMPAS.com - Jika kondisi normal, Maret- Mei adalah bulan yang paling banyak ditunggu. Entah itu politisi, pejabat, profesional, maupun mereka yang “merasa berjasa” kepada pemerintah.

Ya, bulan-bulan ini adalah waktu berbagai BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebuah event penting tahunan yang tak hanya menentukan besaran bagi hasil yang diterima pemegang saham, namun juga menentukan arah bisnis perusahaan dalam setahun ke depan.

Di event ini pula, pemegang saham akan menaruh orang-orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan puncak. Mereka yang profesional, biasanya akan ditaruh di posisi direksi. Sementara itu bagi mereka yang dianggap telah “berkontribusi” ke pemerintah akan diberi jabatan sebagai komisaris.

Berbicara mengenai komisaris BUMN, jabatan ini memang banyak diincar oleh banyak orang. Utamanya mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

Baca juga: Komisaris Baru Pelindo I, Dua Perwira Tinggi hingga Politikus Nasdem

Bagaimana tidak, pekerjaan yang diemban tidak berat-berat amat. Paling seminggu hanya rapat sekali. Dalam rapat, komisaris cukup memberi masukan-masukan agar perusahaan berjalan dengan baik dan tetap mengimplementasikan good corporate governance (GCG).

Meski demikian, merekat tetap memperoleh berbagai fasilitas, gaji, dan tunjangan dalam jumlah yang lumayan. Selain itu, para komisaris BUMN juga berhak atas tantiem atau bagi hasil dari laba bersih yang dicapai dari tahun sebelumnya. Sesuatu yang mungkin tak selalu diberikan oleh perusahaan swasta.

Semakin besar BUMN, tentu semakin banyak benefit yang didapat para komisaris. Terlebih, perusahaan tersebut merupakan perusahaan papan atas.

Karena itu, tak ada alasan menolak bagi siapapun yang mendapatkan tawaran menjadi komisaris BUMN. Kecuali mereka yang punya pertimbangan sendiri. Entah itu karena idealisme atau yang lainnya.

Seperti halnya di Bank Mandiri. Total tantiem yang diberikan kepada Komisaris dari tahun buku 2019 mencapai Rp 97,82 miliar untuk 8 orang komisaris. Jika dibagi rata, maka setiap komisaris memperoleh Rp 12,2 miliar.

Sementara itu di BRI, berdasarkan laporan tahunan perseroan 2019, total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris bank ini adalah senilai Rp128,37 miliar. Apabila dibagi secara rata kepada 10 anggota dewan komisaris, maka pendapatan masing-masing komisaris sebesar Rp12,83 miliar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Whats New
Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Whats New
Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

Whats New
Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Whats New
Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X