Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bambang P Jatmiko
Editor

Penikmat isu-isu ekonomi

Komisaris BUMN, Jabatan Idaman Banyak Orang dan Potensi Konflik Kepentingan

Kompas.com - 12/05/2020, 13:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMPAS.com - Jika kondisi normal, Maret- Mei adalah bulan yang paling banyak ditunggu. Entah itu politisi, pejabat, profesional, maupun mereka yang “merasa berjasa” kepada pemerintah.

Ya, bulan-bulan ini adalah waktu berbagai BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebuah event penting tahunan yang tak hanya menentukan besaran bagi hasil yang diterima pemegang saham, namun juga menentukan arah bisnis perusahaan dalam setahun ke depan.

Di event ini pula, pemegang saham akan menaruh orang-orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan puncak. Mereka yang profesional, biasanya akan ditaruh di posisi direksi. Sementara itu bagi mereka yang dianggap telah “berkontribusi” ke pemerintah akan diberi jabatan sebagai komisaris.

Berbicara mengenai komisaris BUMN, jabatan ini memang banyak diincar oleh banyak orang. Utamanya mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

Baca juga: Komisaris Baru Pelindo I, Dua Perwira Tinggi hingga Politikus Nasdem

Bagaimana tidak, pekerjaan yang diemban tidak berat-berat amat. Paling seminggu hanya rapat sekali. Dalam rapat, komisaris cukup memberi masukan-masukan agar perusahaan berjalan dengan baik dan tetap mengimplementasikan good corporate governance (GCG).

Meski demikian, merekat tetap memperoleh berbagai fasilitas, gaji, dan tunjangan dalam jumlah yang lumayan. Selain itu, para komisaris BUMN juga berhak atas tantiem atau bagi hasil dari laba bersih yang dicapai dari tahun sebelumnya. Sesuatu yang mungkin tak selalu diberikan oleh perusahaan swasta.

Semakin besar BUMN, tentu semakin banyak benefit yang didapat para komisaris. Terlebih, perusahaan tersebut merupakan perusahaan papan atas.

Karena itu, tak ada alasan menolak bagi siapapun yang mendapatkan tawaran menjadi komisaris BUMN. Kecuali mereka yang punya pertimbangan sendiri. Entah itu karena idealisme atau yang lainnya.

Seperti halnya di Bank Mandiri. Total tantiem yang diberikan kepada Komisaris dari tahun buku 2019 mencapai Rp 97,82 miliar untuk 8 orang komisaris. Jika dibagi rata, maka setiap komisaris memperoleh Rp 12,2 miliar.

Sementara itu di BRI, berdasarkan laporan tahunan perseroan 2019, total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris bank ini adalah senilai Rp128,37 miliar. Apabila dibagi secara rata kepada 10 anggota dewan komisaris, maka pendapatan masing-masing komisaris sebesar Rp12,83 miliar.

BUMN lain juga memberikan tantiem yang besarannya didasarkan pada kinerja keuangan yang dicapainya. Ada yang lebih kecil, namun juga ada yang lebih besar. Dan dari informasi yang dikumpulkan, tantiem terbesar diberikan oleh PLN.

Terlepas dari besar-kecilnya gaji dan tantiem yang diterima, jabatan komisaris adalah sebuah pengakuan pemerintah terhadap mereka yang memiliki prestasi terhadap negara. Dengan jabatan itu, mereka mendapatkan ganjaran setimpal atas sumbangsih mereka.

Bermacam Aksi untuk Posisi

Berbicara mengenai jabatan komisaris BUMN, memang selalu ada bahan yang menarik untuk didiskusikan. Seperti halnya profil-profil yang mengisi jabatan-jabatan tersebut, serta kompetensi yang bersangkutan.

Tak jarang, kompetensi yang dimiliki jauh dari yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ditempatinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com